RRI.CO.ID, Lamongan - Anggota DPR RI, Ahmad Labib merekomendasikan pemberian sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi instrumen gizi dan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Tadarus Anggaran Publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PD Muhammadiyah Lamongan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Lamongan, Sabtu 28 Februari 2026.

Menurut Labib, dari aspek kebijakan dan regulasi, program MBG telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan legislatif. “Presiden dan DPR sudah menyepakati program ini secara bulat, karena tidak hanya untuk memperbaiki gizi, tetapi juga sebagai instrumen membangun ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Ia menilai, berbagai persoalan yang muncul di lapangan, seperti distribusi dan kualitas gizi, lebih bersifat teknis dan perlu segera dibenahi oleh pelaksana program, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).

“Memang ada carut-marut dalam pendistribusian dan kualitas gizi. Ini aspek teknis yang perlu perbaikan. Kita perlu memberi waktu kepada BGN untuk berbenah,” katanya.

Meski demikian, Labib menegaskan pentingnya pengawasan publik untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Ia juga menyoroti perlunya penegakan disiplin bagi pihak pelaksana di tingkat lapangan.

“Rekomendasi juga sudah disampaikan, termasuk oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Golkar, Yahya Zaini, agar pihak yang melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, diberikan sanksi atau punishment,” tuturnya.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik serta menjamin keselamatan penerima manfaat program MBG. “Kita ingin ada kehati-hatian, karena ini menyangkut trust publik dan keselamatan masyarakat. Pengawasan harus dilakukan bersama, dan pemerintah juga terbuka terhadap masukan,” jelasnya.

Labib berharap, dengan perbaikan teknis dan pengawasan yang optimal, program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat sekaligus penguatan ekonomi rakyat.