RRI.CO.ID, Bojonegoro - Selama satu tahun masa kepemimpinan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus gencarkan pembangunan di berbagai sektor, untuk mewujudkan Bojonegoro yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan membanggakan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan, menyampaikan bahwa pembangunan daerah difokuskan pada pemenuhan hak dasar masyarakat serta peningkatan kualitas hidup warga. “Pembangunan tidak hanya dilihat dari hasil fisik, namun harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya, Selasa, 10 Februari 2026.
Dalam periode 20 Februari 2025 hingga 20 Februari 2026, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan lima fokus utama pembangunan daerah sebagai arah kebijakan strategis. Diantaranya adalah percepatan Penurunan Angka Kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, angka kemiskinan terus menunjukkan tren penurunan.
Pada 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,69 persen atau 147.330 jiwa. Angka tersebut menurun menjadi 11,49 persen atau 144.900 jiwa pada 2025. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan persentase kemiskinan dapat ditekan menjadi 10,55 persen atau sekitar 133.046 jiwa pada 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi dan pemutakhiran data kemiskinan, serta pelaksanaan berbagai program inovatif, di antaranya Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri), Beasiswa Makmur Membanggakan, program makan dua kali sehari bagi lansia sebatang kara, pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, Universal Health Coverage (UHC).
Selain itu, ada Kolam Lele Keluarga (Kolega), Instalasi Pemanen Air Hujan (IPAH), Domba Kesejahteraan, Drone Sprayer Pertanian, bantuan benih gratis, rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan sosial tunai, serta pemenuhan akses air bersih dan sanitasi.
Fokus kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan secara konsisten. Pada 2024, IPM berada di angka 72,75 dan meningkat menjadi 73,74 pada 2025. Pemerintah daerah menargetkan IPM mencapai 74,21 pada 2026.
Sebagai bentuk komitmen di bidang pendidikan, Pemkab Bojonegoro meningkatkan alokasi anggaran beasiswa pendidikan dari Rp35,3 miliar pada 2025 menjadi Rp40,467 miliar pada 2026. Program beasiswa meliputi Beasiswa Scientist, Beasiswa 10 Sarjana per Desa, Beasiswa Pondok Pesantren, Beasiswa Keluarga Miskin, dan Beasiswa Tugas Akhir. Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Komitmen tersebut dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award kategori Madya pada 27 Januari 2026 di Jakarta, sebagai pengakuan atas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Bahkan, penguatan ekonomi daerah dan ketahanan pangan juga diarahkan pada modernisasi sektor pertanian serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro menunjukkan nilai ekspor daerah meningkat dari 110.605.085,16 dolar AS pada 2024 menjadi 116.819.167,71 dolar AS pada 2025.
Sementara itu, nilai impor mengalami penurunan dari Rp49 miliar pada 2024 menjadi Rp48 miliar pada 2025, sehingga neraca perdagangan daerah berada pada posisi surplus. Jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro juga terus meningkat dengan total mencapai 91.751 pelaku usaha pada 2025.
Dalam mendukung ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan berbagai program, antara lain distribusi pupuk, bantuan benih hortikultura, serta peminjaman alat dan mesin pertanian (alsintan) secara gratis kepada kelompok tani.
Berdasarkan rilis BPS Kabupaten Bojonegoro, produksi gabah kering giling (GKG) pada 2025 mencapai 886 ribu ton atau meningkat 24,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadikan Bojonegoro sebagai daerah dengan produksi padi terbesar kedua di Jawa Timur.
Fokus lainnya adalah, upaya pengurangan angka pengangguran yang dilakukan melalui pembukaan peluang investasi dan pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 3.030 dari 5.407 peserta pelatihan kerja telah terserap di sektor formal maupun informal.
Data BPS Jawa Timur mencatat tingkat pengangguran di Kabupaten Bojonegoro menurun dari 4,42 persen pada 2024 menjadi 3,90 persen pada 2025. Capaian ini menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.
Selanjutnya, peningkatan konektivitas wilayah, juga menjadi prioritas Pemkab Bojonegoro untuk membangun dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan hingga ke tingkat desa. Pada 2025, anggaran sebesar Rp651 miliar dialokasikan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Selain itu, Dinas Bina Marga Kabupaten Bojonegoro telah menyelesaikan pembangunan 27 ruas jalan kabupaten dengan konstruksi rigid beton sepanjang 33 kilometer, merehabilitasi 56 ruas jalan sepanjang sekitar 83 kilometer, serta mengganti, merehabilitasi, dan memelihara 262 titik jembatan di berbagai wilayah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....