RRI.CO.ID, Bojonegoro - Upaya memperkuat tata kelola data daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya melalui kegiatan pendataan dan pemetaan kebutuhan data sektoral yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro.

Inventarisasi ini telah dilakukan dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah sebagai produsen data, antara lain perwakilan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan, untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait ketersediaan dan kebutuhan data di masing-masing instansi.

Pembina Data Geospasial Bappeda Kabupaten Bojonegoro, Sahid, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut difokuskan pada identifikasi jenis data yang telah tersedia, sumber data, pola pemutakhiran, hingga berbagai kendala teknis yang dihadapi dalam proses pengelolaannya.

Selain itu, dilakukan pula penilaian kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia. Menurutnya, forum ini juga dimanfaatkan untuk menjaring kebutuhan data baru yang bersifat strategis guna menunjang proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, serta evaluasi kebijakan daerah secara lebih terukur.

"Melalui kegiatan inventarisasi ini, diharapkan seluruh data sektoral dapat terdokumentasi secara sistematis, dilengkapi metadata yang jelas, serta memenuhi standar statistik dan geospasial sesuai regulasi yang berlaku," ujarnya, Rabu, 4 Februari 2026.

Sementara itu, Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Bidang Pelayanan E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, Afrilda Rakhma Yusanty, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antarinstansi penghasil data.

"Ini penting untuk meminimalkan tumpang tindih data sekaligus meningkatkan kualitas dan konsistensi informasi yang dihasilkan," tegasnya.

Hasil inventarisasi data dan kebutuhan data ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan pengelolaan data daerah serta penguatan peran produsen data, khususnya dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Dengan tersedianya data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi, diharapkan perumusan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berbasis pada bukti yang kuat.