KBRN, Lamongan: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Pendopo Lokatantra, Selasa (11/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Lamongan.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang membuka secara langsung kegiatan tersebut menegaskan, HLM menjadi wadah penting dalam menyatukan langkah antarinstansi untuk menekan laju inflasi, terutama menjelang momentum besar seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Melalui HLM, arah dan integrasi data bisa dilakukan agar kebijakan pengendalian lebih efektif dan terkoordinasi,” ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 109,23. Sementara itu, inflasi di Kabupaten Lamongan tercatat sebesar 0,43 persen (bulan ke bulan) dan 2,83 persen (tahun ke tahun).
Adapun kelompok penyumbang inflasi terbesar di Lamongan meliputi komoditas cabai rawit, cabai merah, minyak goreng, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya.
“Angka inflasi kita masih terkendali, namun harus terus ditekan agar tidak terjadi lonjakan, terutama menjelang Nataru yang berpotensi meningkatkan permintaan barang,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Lamongan juga memaparkan sejumlah strategi pengendalian inflasi daerah. Beberapa di antaranya yakni penerapan konsep Close Loop Economy melalui kolaborasi Koperasi Merah Putih dan WASILA untuk efisiensi rantai pasok, gerakan “Lamongan Menanam Pangan” dengan tanam serentak cabai dan bawang, hingga optimalisasi cadangan pangan daerah melalui sinergi Bulog, DKPP, dan Disperindag.
Selain itu, Pemkab Lamongan memperkuat sistem pemantauan harga berbasis data melalui integrasi Dashboard TPID dan SIGAP untuk pengambilan keputusan yang cepat dan presisi. Forum komunikasi publik TPID juga akan dioptimalkan guna mempublikasikan harga dan stok secara terbuka, mencegah spekulasi serta panic buying.
Strategi lain yang ditempuh meliputi revitalisasi pasar tradisional dengan fokus pada kenyamanan, ketertiban, serta dorongan terhadap transaksi digital. Kolaborasi antara BPS dan TPID juga ditingkatkan untuk membangun indikator mikro daerah sebagai dasar kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Seluruh OPD dan TPID bersinergi melaksanakan strategi pengendalian inflasi. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat agar kebijakan yang diterapkan selaras,” jelasnya.
Di sisi lain, Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, memastikan stok beras di Lamongan dalam kondisi aman. Menurutnya, hasil panen padi mencapai 522.524 ton, jauh di atas kebutuhan masyarakat Lamongan yang sekitar 130 ribu ton per tahun.
“Ketersediaan beras sangat mencukupi. Produksi lokal yang melimpah membuat stok di gudang Bulog tetap aman menghadapi Nataru,” katanya.
Melalui sinergi berbagai pihak serta penerapan prinsip 4K ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, Pemkab Lamongan optimistis mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memastikan masyarakat dapat merayakan Nataru dengan tenang dan harga kebutuhan tetap terkendali.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....