RRI.CO.ID, Tual : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Aru terus mengintensifkan pengumpulan data di 117 desa di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap desa memiliki data yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah.
Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Aru, Christian H. Soplantila, saat ditemui rri.co.id di ruang kerjanya, Senin (11/5/2026), mengatakan bahwa pendataan dilakukan untuk meminimalisir kekurangan data di tingkat desa.
“Tujuan pendataan ini agar data di setiap desa benar-benar lengkap dan akurat, sehingga tidak ada lagi data yang kurang atau tidak sesuai”, ujarnya.
Menurut Soplantila, saat ini desa tidak lagi hanya menjadi objek pendataan, tetapi menjadi pilar utama dalam menghasilkan data pembangunan. Dikatakan, pembangunan bukan hanya dari atas ke bawah, tetapi data harus lahir dari desa. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh data yang dibutuhkan.
Ia menjelaskan, BPS telah membangun sistem kerja sama dengan pemerintah desa melalui program yang diberi nama Kalesang Desa. Program tersebut pertama kali diterapkan di Desa Karangguli sebagai model pengelolaan data desa berbasis standar operasional prosedur (SOP) BPS.
Dalam program itu, berbagai data sosial ekonomi masyarakat dikumpulkan oleh agen statistik desa untuk memastikan identitas dan informasi masyarakat tetap terdokumentasi dengan baik serta dapat dipublikasikan sesuai standar statistik. Selain Desa Karangguli, BPS juga mulai melakukan pembinaan di tiga desa lainnya, yakni Desa Tunguwatu, Desa Gardakau, dan Desa Benjina.
“Data jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, hingga potensi desa semuanya dikumpulkan secara sistematis agar selalu tersedia dan siap digunakan. Kami sudah melakukan pembinaan kepada tiga desa tersebut dan nantinya mereka juga akan berkembang seperti Desa Karangguli”, jelas Soplantila.
Soplantila mengatakan, pembinaan dilakukan melalui sejumlah indikator penilaian, termasuk pembaruan monografi desa dan penyusunan data kependudukan, pariwisata, hingga kondisi ekonomi masyarakat. Ia menambahkan, hasil pengelolaan data nantinya akan terintegrasi langsung dengan website desa melalui sistem Kalesang Data.
“Sekarang data desa sudah mulai dilengkapi dengan infografik sehingga tampilan di kantor desa lebih baik, informatif, dan mudah dipahami masyarakat. Tujuannya agar website desa menjadi lebih lengkap dan masyarakat lebih mudah mengakses informasi,” kata Soplantila.
Terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Kabupaten Kepulauan Aru, Soplantila menjelaskan bahwa Aru belum termasuk daerah yang melakukan rilis inflasi bulanan seperti Kota Ambon, Tual, maupun Masohi.
“Perubahan harga di Aru biasanya masih dipantau oleh Disperindag. Memang ada wacana Aru dijadikan kota inflasi, tetapi itu masih dalam tahap pembahasan”, jelasnya.
Meski demikian, BPS Aru saat ini sedang menyiapkan data pertumbuhan ekonomi secara triwulanan untuk dipublikasikan secara berkala. Data tersebut mencakup tingkat hunian hotel, jumlah kapal yang masuk ke Dobo, aktivitas bongkar muat barang, hingga data penumpang dan kargo pesawat.
“Ini merupakan komitmen kami agar masyarakat bisa mengetahui perkembangan ekonomi daerah secara terbuka”, ujarnya.
Di akhir keterangannya, Soplantila berharap masyarakat dapat mendukung kegiatan pendataan yang dilakukan petugas statistik di lapangan. Ia mengakui masih banyak responden yang menolak memberikan data atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
“Hal itu sering menyebabkan data menjadi tidak akurat. Karena itu kami berharap masyarakat dapat memberikan data yang benar dan apa adanya”, katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini BPS tengah melakukan sosialisasi Sensus Ekonomi agar saat pelaksanaan nanti masyarakat dapat menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang valid.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....