Wabup Malra Minta Perencanaan Kesehatan Fokus Selesaikan Persoalan Dasar

RRI.CO.ID, Langgur – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan agar penyusunan program kesehatan tahun 2027 diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat. Langkah tersebut bertujuan agar kebijakan dan program kesehatan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan warga.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, saat membuka Workshop Analisis Situasi Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aurelia Hotel Kimson Langgur, Selasa (9/6/2026). Sektor kesehatan masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Beberapa persoalan yang masih kita hadapi antara lain rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, masih tingginya penyakit menular dan tidak menular, serta berbagai persoalan kesehatan lainnya,” katanya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sejumlah kemajuan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya stunting. Berdasarkan data aplikasi Sigizi Kesga (Gizi dan Kesehatan Keluarga) milik Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan status gizi masyarakat, prevalensi stunting di Maluku Tenggara mengalami penurunan hingga 12,7 persen, meskipun terdapat perbedaan angka dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Rahantoknam, capaian tersebut perlu diikuti dengan upaya perbaikan yang lebih sistematis melalui perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berharap pendampingan dari Universitas Airlangga dan Kementerian Kesehatan dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat kualitas kebijakan kesehatan daerah.

“Melalui momentum ini kami memintakan dukungan dan bantuan dari tim pendamping Universitas Airlangga dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan masukan dalam perbaikan rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sehingga akselerasi pencapaian program kesehatan dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh peserta workshop, mulai dari Dinas Kesehatan, Bappelitbangda, kepala puskesmas hingga pemangku kepentingan bidang kesehatan lainnya, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara serius dan disiplin. Kesempatan memperoleh pendampingan dari akademisi dan pemerintah pusat harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kesehatan daerah.

Dalam arahannya, Rahantoknam mengingatkan pentingnya sikap terbuka terhadap kritik, saran, dan berbagai masukan yang diberikan selama proses pendampingan berlangsung. Ia menilai keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak untuk menerima pembelajaran dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

“Jangan merasa diri sudah paling pintar sehingga tidak mau menerima masukan. Semua masukan harus diterima, kemudian dicermati mana yang baik dan mana yang tidak baik, terutama yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Wakil Bupati berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari workshop tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan perencanaan strategis kesehatan hingga tingkat puskesmas. Dengan demikian, program kesehatan yang disusun pada tahun 2027 dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Maluku Tenggara.