Maluku Tenggara Masih Kekurangan Dokter, Bupati Minta Dukungan Pusat

RRI.CO.ID, Langgur – Ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan Pemerintah Pusat dan kerja sama dengan Universitas Airlangga untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah kepulauan tersebut.

Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, saat mengunjungi Workshop Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan RI bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Ballroom Hotel Aurelia Kimson Langgur, Rabu (10/6/2026). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan daerah dalam penyusunan program tahun 2027.

Hanubun mengatakan kondisi pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan itu ditunjang oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari puskesmas pembantu (pustu), puskesmas, hingga rumah sakit.

“Saat ini kita memiliki fasilitas kesehatan berupa pustu, puskesmas, RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, RSUD Pratama Elat di Kei Besar, serta Rumah Sakit Hati Kudus. Artinya jika fasilitas yang ada dimanfaatkan secara optimal, maka pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik,” kata Hanubun.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbatasan tenaga dokter. Kebutuhan tenaga medis di Maluku Tenggara masih cukup besar untuk menjangkau pelayanan kesehatan secara maksimal hingga ke wilayah terluar.

“Kami masih membutuhkan tiga dokter umum, 19 dokter gigi, dokter anestesi, dan dokter penyakit dalam. Ini menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama,” ujarnya.

Bupati menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi berbagai hambatan pelayanan kesehatan, termasuk persoalan konektivitas antarwilayah, ketersediaan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Berbagai perbaikan tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

“Daerah kami masuk kategori 3T dan pelayanan kesehatan memang memiliki banyak kesulitan. Namun kami terus berupaya menjawab tantangan itu melalui berbagai perbaikan infrastruktur dan layanan dasar,” katanya.

Menurut Hanubun, sektor kesehatan bersama pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan Universitas Airlangga dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk renovasi sejumlah puskesmas yang masih mengalami kerusakan dan keterbatasan sarana pendukung. Selain itu, kerja sama dengan Universitas Airlangga diharapkan dapat membuka peluang pendidikan bagi putra-putri daerah di bidang kesehatan.