Bupati Malra Ikuti Dialog Otonomi Daerah APKASI Bahas Fiskal dan Revisi UU Pemda

RRI.CO.ID, Langgur – Penguatan kemandirian fiskal daerah dan revisi regulasi pemerintahan daerah menjadi isu utama yang dibahas dalam Dialog Otonomi Daerah pada rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026). Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun turut hadir bersama para kepala daerah dari seluruh Indonesia untuk membahas berbagai tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, itu juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), pejabat kementerian dan lembaga terkait, serta para bupati dari berbagai daerah. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Pada sesi pertama, peserta membahas tema penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah. Pembahasan tersebut dinilai penting mengingat kemampuan fiskal yang kuat menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.

Sementara itu, sesi kedua difokuskan pada konsultasi publik terkait masukan APKASI terhadap revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Para kepala daerah diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan usulan mengenai berbagai ketentuan yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika serta kebutuhan pembangunan daerah saat ini.

Bupati Muhammad Thaher Hanubun mengatakan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam forum nasional tersebut merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Kolaborasi ini sangat diperlukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan mempercepat pembangunan.

“Forum seperti ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi sekaligus bertukar pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan,” ujarnya.

Thaher menilai forum APKASI memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui penyampaian masukan terhadap berbagai kebijakan nasional. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat kerja sama antarkabupaten dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah dapat menyampaikan masukan terhadap berbagai kebijakan nasional sekaligus memperkuat kolaborasi demi menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.

Momentum HUT ke-26 APKASI juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antardaerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui dialog dan kolaborasi yang terus dibangun, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan inovasi serta kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan nasional.