Dana BOSP Afirmasi Jadi Fokus Bupati Malra untuk Pemerataan Pendidikan
- 26 Mei 2026 15:04 WIB
- Tual
RRI.CO.ID, Langgur - Dorongan pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan dalam arah kebijakan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun saat memimpin tatap muka bersama jajaran Dinas Pendidikan dan kepala satuan pendidikan se-Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati, Senin (25/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti Kepala Dinas Pendidikan, pejabat eselon III dan IV, serta kepala sekolah TK, SD, dan SMP.
Dalam arahannya, Bupati Thaher menyampaikan Pemerintah Daerah telah mendorong dan mengomunikasikan kondisi riil pendidikan Maluku Tenggara melalui koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Ia menegaskan keberhasilan daerah dalam menyampaikan kebutuhan berbasis data menjadi kunci hadirnya dukungan pemerintah pusat untuk menjawab tantangan pendidikan di wilayah kepulauan.
“Ketika daerah mampu menyampaikan kebutuhan secara kuat dan berbasis data, maka dukungan pemerintah pusat dapat dihadirkan untuk menjawab tantangan pendidikan di daerah,” ujar Thaher.
Selanjutnya, Bupati Thaher menekankan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Afirmasi harus dipahami sebagai instrumen pemerataan pendidikan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Sekolah di Maluku Tenggara menghadapi tantangan geografis, akses terbatas, serta kebutuhan peningkatan mutu guru dan layanan pembelajaran.
Ia meminta seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, hingga SMP untuk menyusun perencanaan berbasis kebutuhan nyata sekolah. Prioritas penggunaan dana diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, literasi dan numerasi, serta pemenuhan sarana pendidikan yang berdampak langsung bagi peserta didik.
“BOSP Afirmasi harus digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberi dampak pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Thaher menegaskan dana BOSP Afirmasi harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan setiap rupiah harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan, bukan sekedar kegiatan administratif.
Diharapkan kepala sekolah, guru, pengawas, komite sekolah, dan jajaran Dinas Pendidikan agar dapat mengawal penggunaan dana tersebut secara serius. BOSP Afirmasi harus menjadi momentum penguatan layanan pendidikan agar tidak ada anak di Maluku Tenggara yang tertinggal, baik dalam akses maupun kualitas pendidikan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....