Soroti Dana Pendidikan, Bupati Malra Tekankan BOSP Harus Tepat guna
- 26 Mei 2026 14:37 WIB
- Tual
RRI.CO.ID, Langgur - Penguatan tata kelola pendidikan dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) menjadi fokus utama arahan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun dalam kegiatan tatap muka di Aula Kantor Bupati, Senin (25/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, pejabat eselon III dan IV, serta kepala satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Maluku Tenggara.
Dalam arahannya, Bupati Thaher menyoroti masih adanya pengelolaan dana BOSP di sejumlah satuan pendidikan yang tidak sesuai peruntukan dan berdampak pada laporan keuangan daerah. Ia menegaskan penggunaan dana harus berpedoman pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) serta petunjuk teknis yang berlaku, serta meminta penguatan koordinasi dengan Inspektorat untuk memperketat pengawasan.
“Pengelolaan BOSP harus sesuai dengan perencanaan, aturan, dan petunjuk teknis yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan dalam laporan keuangan daerah,” ujar Thaher.
Bupati Thaher juga meminta dilakukan evaluasi berkala terhadap kepala sekolah yang belum mampu mengelola keuangan secara tertib dan akuntabel. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam memastikan setiap anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan bertanggung jawab di satuan pendidikan masing-masing.
Selain itu Bupati Thaher juga menyoroti alokasi BOSP Afirmasi Tahun 2026 untuk Maluku Tenggara sebesar sekitar Rp3,18 miliar bagi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dana tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap daerah kepulauan dan wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) guna pemerataan layanan pendidikan.
“Dana BOSP Afirmasi adalah amanah negara yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan,” ucapnya.
Bupati Thaher menjelaskan alokasi tersebut merupakan hasil perjuangan pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Diharapkan dana tersebut digunakan untuk peningkatan mutu pembelajaran, penguatan literasi dan numerasi, serta pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Maluku Tenggara.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....