RRI.CO.ID, Langgur - Keterbatasan kapasitas fiskal daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mencari terobosan pembiayaan pembangunan melalui skema dana pusat dan sumber pendanaan alternatif. Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Soleil Ballroom, Movenpick Hotel Jakarta City Centre itu dihadiri langsung Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, bersama jajaran perangkat daerah. Forum ini menjadi ruang konsolidasi isu strategis sekaligus penyelarasan program pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan jangka menengah.

“Rapat ini menjadi langkah penting untuk memastikan program pembangunan daerah dapat terhubung dengan sumber pendanaan nasional, terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lainnya, ujar Bupati Hanubun.

Hanubun mengatakan, dalam pembahasan tersebut pemerintah daerah bersama Bappenas mengidentifikasi berbagai program prioritas yang berpotensi didanai pusat untuk periode 2027 hingga 2029. Fokus utama diarahkan pada aspek konektivitas daerah, pembangunan manusia, serta penguatan pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, pembahasan juga menekankan pentingnya kesiapan perencanaan daerah dalam mengusulkan program yang memenuhi kriteria pendanaan nasional. Dokumen perencanaan yang matang menjadi kunci agar program daerah dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan pusat.

Pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat data dukung serta analisis kebutuhan berbasis wilayah. Hal ini ini bertujuan agar intervensi yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat dan mampu memberikan dampak yang terukur.

“Sinkronisasi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan di Maluku Tenggara dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga,” kata Hanubun.

Sejumlah narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas turut memberikan paparan, antara lain Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, serta Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, turut hadir Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah serta Koordinator Sektor Jalan dan Laut dari Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik.

Rapat koordinasi ini juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat integrasi kebijakan serta memastikan intervensi pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran di Kabupaten Maluku Tenggara.