RRI.CO.ID, Langgur - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menekankan pentingnya kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Penegasan ini disampaikan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja pemerintah, Kamis (23/4/2026).

Wakil Bupati Carlos Viari Rantoknam saat membacakan sambutan Bupati mengatakan, LKPJ dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan instrumen yang saling melengkapi. Keduanya berfungsi sebagai media evaluasi sekaligus arah perbaikan kebijakan pembangunan daerah.

“LKPJ dan rekomendasi DPRD adalah dua sisi mata uang yang sama,” ujarnya.

Viali menjelaskan rekomendasi DPRD tidak hanya memuat catatan administratif, tetapi mencerminkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Rekomendasi tersebut menjadi indikator terhadap capaian kinerja sekaligus titik lemah yang perlu segera dibenahi.

Dalam kerangka itu, pemerintah daerah memandang DPRD sebagai mitra strategis yang berperan dalam menjaga kualitas kebijakan publik. Kemitraan ini diharapkan berjalan secara konstruktif untuk memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Viali.

Pemerintah daerah menilai rekomendasi DPRD sebagai bagian dari sistem check and balance yang harus dimanfaatkan secara optimal. Setiap masukan akan dianalisis untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.

Viali menegaskan, penguatan komunikasi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mendorong efektivitas kebijakan serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.