Bupati Malra Tekankan Pentingnya Data Akurat untuk Menekan Kemiskinan

RRI.CO.ID, Langgur – Akurasi data menjadi salah satu kunci penting dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara. Data yang valid dan tepat sasaran sangat menentukan efektivitas program pembangunan serta intervensi sosial yang dijalankan pemerintah daerah, Kamis (18/6/2026).

Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun mengatakan pemerintah daerah terus mendorong perbaikan kualitas data agar kondisi riil masyarakat dapat tergambarkan secara objektif. Hal ini disebabkan karena sejumlah wilayah seperti Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat, dan Kei Kecil Barat masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang perlu mendapat perhatian khusus.

"Kami berdiskusi dengan pihak statistik agar menggunakan dokumen dan data yang benar. Jangan sampai data yang digunakan kurang tepat sehingga kondisi yang sebenarnya tidak tergambar secara utuh," kata Hanubun.

Hanubun menjelaskan, sejak awal masa kepemimpinannya pada 2018, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah berupaya mempercepat pembangunan di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan kemiskinan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat tetap dijalankan meski daerah sempat menghadapi tekanan akibat pandemi COVID-19.

Menurutnya, hasil pembangunan yang telah dirasakan masyarakat seharusnya dapat tercermin dalam data statistik yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Karena itu, proses pendataan dan metode pengumpulan data perlu dilakukan secara cermat agar mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat.

"Kalau melihat kehidupan masyarakat saat ini, banyak kemajuan yang sudah terjadi. Karena itu, data yang digunakan harus benar-benar akurat sehingga dapat menjadi dasar yang tepat dalam pengambilan kebijakan," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya ketepatan metode survei dalam pengukuran berbagai indikator pembangunan, termasuk stunting. Pemilihan sampel dan proses pengumpulan data harus dilakukan secara objektif agar tidak menimbulkan kesenjangan antara hasil statistik dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, akan terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas data pembangunan. Dengan data yang lebih akurat, program penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.

"Data juga merupakan bagian dari persoalan yang harus kita benahi bersama. Jika datanya baik, maka kebijakan yang diambil dan program yang dijalankan akan semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," kata Hanubun.