RRI.CO.ID, Langgur - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan investasi. Hal ini disampaikan dalam rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Rekomendasi tersebut dibacakan Plt Sekretaris DPRD Maluku Tenggara, Antonius W. Raharusun, dalam Sidang Paripurna DPRD di ruang sidang DPRD Maluku Tenggara, Langgur, Kamis (23/4/2026). Dalam forum itu, DPRD menilai pelayanan perizinan perlu ditingkatkan melalui sistem yang lebih terintegrasi.

Salah satu rekomendasi utama adalah pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, termasuk perizinan dan administrasi kependudukan. DPRD menyarankan pemanfaatan gedung atau fasilitas pemerintah yang sudah ada agar implementasi program dapat dilakukan secara efisien.

“Mal pelayanan publik diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai jenis layanan sehingga mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan,” ujar Antonius saat membacakan rekomendasi.

Selain itu, DPRD juga mendorong DPMPTSP untuk bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memperkuat penyediaan informasi potensi daerah. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pelayanan perizinan yang profesional, inovatif, dan berbasis data.

Dinas Kominfo dipandang memiliki peran strategis sebagai pusat data dan informasi daerah yang dapat mendukung promosi investasi. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, calon investor diharapkan dapat lebih mudah mengakses data potensi daerah.

“Sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan yang transparan dan menarik minat investor,” kata Antonius.

Selain peningkatan layanan, DPRD juga meminta pemerintah daerah menyusun peta profil daerah sebagai basis data investasi. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi unggulan daerah yang dapat dikembangkan.

Melalui langkah tersebut, DPRD berharap Maluku Tenggara mampu menarik lebih banyak investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.