Sambut BPK RI, Bupati Malra Optimistis Pertahankan Predikat WTP

RRI.CO.ID, Langgur - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyatakan optimisme dalam mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, saat menerima kunjungan Tim BPK RI Perwakilan Maluku di ruang kerjanya, Senin (3/4/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Maluku, Ayudya Dheny Arfiyanto, bersama lima staf dalam rangka pemeriksaan terinci laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2025. Dalam pertemuan itu, BPK menyampaikan agenda kerja serta meminta dukungan dan kerja sama aktif dari seluruh perangkat daerah selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dan kerja sama aktif selama proses pemeriksaan berlangsung,” ujar Arfiyanto.

Bupati Thaher menegaskan pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh demi kelancaran proses audit yang akan berlangsung selama 32 hari, mulai 3 April hingga 3 Mei 2026. Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tetap kooperatif dalam memenuhi kebutuhan data dan keterangan yang diperlukan tim pemeriksa.

Selain itu, Bupati Thaher menegaskan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat tetap berlaku, namun tidak mengurangi kesiapan OPD dalam mendukung proses pemeriksaan BPK RI. Ia meminta seluruh perangkat daerah tetap responsif apabila dibutuhkan sewaktu-waktu dalam proses audit.

“Walaupun ada kebijakan WFH pada hari Jumat, namun ketika dibutuhkan oleh BPK RI, seluruh OPD harus tetap siap dan memberikan dukungan penuh,” ucap Bupati Thaher.

Lebih lanjut, Bupati Thaher menyampaikan optimisme Kabupaten Maluku Tenggara dapat mempertahankan capaian opini WTP yang telah diraih sebanyak 10 kali berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kehadiran BPK RI Perwakilan Maluku di Maluku Tenggara menjadi momentum penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah tetap sesuai aturan. Pemeriksaan terinci laporan keuangan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pengelolaan anggaran Tahun 2025 di Maluku Tenggara.