RRI.CO.ID, Langgur - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Menurut Wamen Ossy, terdapat tiga dukungan utama yang akan diberikan Kementerian ATR/BPN, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta dukungan pengadaan tanah.

“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujar Ossy Dermawan.

Ia menjelaskan, saat ini revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Penyesuaian tata ruang di tingkat daerah juga akan dilakukan agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN siap mempercepat proses penerbitan KKPR, terutama apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.

“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional,” kata Ossy.

Dalam aspek pengadaan tanah, Kementerian ATR/BPN juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan penuh guna memperlancar pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir Pantura Jawa.

Wamen Ossy menilai keberhasilan proyek ini memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor melalui working group antar kementerian dan lembaga.

“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Agus Harimurti Yudhoyono, turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program tersebut.

“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujar AHY.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah Menteri/Kepala Lembaga serta Wakil Menteri/Wakil Kepala dalam Kabinet Merah Putih, termasuk para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.