Kuota Terbatas, Pemkab Malra Dorong Penambahan SPBU dan Pangkalan Minyak Tanah
- 10 Agt 2026 15:12 WIB
- Tual
RRI.CO.ID, Langgur - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak tanah yang masih terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara mendorong pemerintah daerah mencari berbagai solusi untuk mengurangi antrean yang dikeluhkan masyarakat. Selain mengusulkan penambahan kuota BBM, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga mendorong penguatan jaringan distribusi melalui penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan pangkalan minyak tanah, baik di daratan Kei Kecil maupun Kei Besar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Netty Dahlan Uar mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki tiga SPBU Program BBM Satu Harga yang beroperasi untuk melayani masyarakat. Kehadiran fasilitas tersebut menjadi upaya pemerintah memperluas akses energi hingga ke wilayah kepulauan, terutama di Pulau Kei Besar yang selama ini menghadapi tantangan distribusi akibat faktor geografis.
Namun, menurut Netty, keberadaan tiga SPBU tersebut belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat karena kuota BBM yang tersedia masih terbatas. Akibatnya, pelayanan belum berjalan maksimal dan masyarakat masih harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar.
“Kalau kita sebetulnya sudah memiliki tiga SPBU untuk program BBM Satu Harga. Tetapi memang belum berjalan maksimal, masyarakat juga belum mendapatkan kebutuhan yang maksimal karena keterbatasan kuota yang tersedia,” kata Netty kepada tim RRI usai pertemuan bersama Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun dan perwakilan PT Pertamina (Persero) Regional Maluku-Papua, di Langgur, Senin (10/8/2026).
Ia menjelaskan, ketiga SPBU tersebut menerapkan harga yang sama dengan harga BBM yang berlaku di Kota Langgur sesuai kebijakan Program BBM Satu Harga. Program ini bertujuan mengurangi disparitas harga energi di wilayah kepulauan, sehingga masyarakat di daerah yang jauh dari pusat distribusi tetap memperoleh BBM dengan harga yang terjangkau.
Meski demikian, keterbatasan pasokan membuat manfaat program tersebut belum dirasakan secara optimal. Kebutuhan BBM di Maluku Tenggara tidak hanya berasal dari kendaraan bermotor, tetapi juga sektor perikanan, transportasi laut, usaha mikro, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang tersebar di pulau-pulau kecil.
Pemerintah daerah menilai penambahan kuota menjadi kebutuhan mendesak agar distribusi BBM dapat berjalan lebih lancar. Selama ini, Pemkab Maluku Tenggara secara rutin mengajukan permohonan penambahan kuota kepada PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), namun hingga kini masih menunggu tindak lanjut dari pihak terkait.
“Kami setiap tahun mengajukan permohonan penambahan kuota. Harapannya kebutuhan masyarakat yang ada di Pulau Kei Besar maupun Kei Kecil bisa terakomodasi. Kami berharap keresahan masyarakat ini didengar oleh para pemangku kepentingan sehingga kuota untuk Maluku Tenggara dapat ditambah sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Netty menegaskan, persoalan BBM di Maluku Tenggara tidak bisa dilihat semata-mata sebagai masalah pasokan, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik wilayah kepulauan yang membutuhkan sistem distribusi lebih panjang dibanding daerah daratan. Karena itu, peningkatan kuota dan penguatan infrastruktur penyaluran perlu berjalan beriringan agar masyarakat, baik di Kei Kecil maupun Kei Besar, memperoleh akses energi yang lebih merata.
Diharapkan koordinasi yang sedang dilakukan bersama Pertamina dan BPH Migas dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan pasokan yang memadai dan distribusi yang lebih baik, antrean panjang BBM dan kelangkaan minyak tanah yang selama ini menjadi keluhan warga diharapkan dapat berangsur teratasi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....