RRI.CO.ID, Langgur - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengatasi kendala pelaksanaan proyek air bersih di Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Langkah ini dilakukan menyusul belum adanya Basic Price sebagai dasar penyusunan anggaran pekerjaan tahun 2026.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas PUTR Maluku Tenggara, Herling Priartha, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tenggara, Rabu (6/5/2026), yang membahas hambatan teknis pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan. Dalam forum tersebut, ia menegaskan pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.

Herling menjelaskan, ketiadaan standar harga satuan di tingkat kabupaten menjadi kendala utama dalam penyusunan kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kondisi ini membuat perencanaan proyek air bersih belum dapat berjalan optimal.

“Basic price sangat penting karena menjadi dasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan kontraktual dengan pihak ketiga,” ujar Herling.

Ia menambahkan, selain koordinasi dengan Kementerian PUPR, pihaknya juga menugaskan bidang teknis melakukan survei mandiri untuk memperkuat data harga di lapangan. Langkah ini dilakukan agar perencanaan tetap berjalan meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

Herling menegaskan, proyek air bersih di Kei Besar Utara Barat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi riil agar tidak menimbulkan persoalan dalam implementasi di lapangan.