Bawaslu Tolitoli Perkuat Pengawasan Partisipatif Masyarakat

RRI.CO.ID, Tolitoli – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tolitoli terus memperkuat konsolidasi demokrasi melalui sosialisasi pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia terkait penguatan konsolidasi demokrasi.

Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kepala desa, camat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, partai politik hingga unsur pemerintah. Koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat kerja sama sekaligus mendukung pemutakhiran data pemilih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli, Dr. Fajar Syadik, mengatakan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Tolitoli telah didatangi jajaran Bawaslu sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat.

“Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Tolitoli sudah kami datangi. Selain itu, kami juga telah menyambangi kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, hingga kampus untuk menjalin kerja sama dalam rangka pengawasan partisipatif,” ungkap Fajar Syadik, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Fajar, penguatan komunikasi tersebut penting dilakukan sejak dini, mengingat pada 2027 mendatang akan memasuki tahapan yang berkaitan dengan pendaftaran partai politik. Bawaslu Tolitoli mulai membangun komunikasi dengan partai politik sekaligus memetakan kesiapan administrasi kepartaian.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, terdapat puluhan partai politik di tingkat pusat yang telah melakukan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara di Kabupaten Tolitoli, kurang lebih terdapat 18 partai politik yang telah berkomunikasi dengan KPU.

Bawaslu Tolitoli juga mulai mendatangi sejumlah partai politik yang memiliki kursi di DPR untuk melakukan koordinasi, khususnya terkait administrasi kepartaian. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan pengawasan menghadapi tahapan pemilu mendatang.

Fajar berharap konsolidasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut mengawal proses demokrasi. Menurutnya, pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar demokrasi berjalan sesuai ketentuan.