Zubaidah Rasyid Luruskan Data ATS dan Buta Aksara di Buol

RRI.CO.ID, TOLITOLI — Praktisi pendidikan sekaligus pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Buol, Zubaidah Rasyid, S.Pd., memaparkan sejumlah persoalan krusial terkait penanganan anak tidak sekolah (ATS) dan buta aksara. Hal itu disampaikan dalam dialog interaktif bertajuk “Buta Aksara dan Tantangan Pendidikan di Era Digitalisasi” yang disiarkan RRI Tolitoli, Senin (7/9/2026).

Dalam dialog tersebut, Zubaidah meluruskan data yang beredar mengenai angka putus sekolah di Kabupaten Buol. Ia menjelaskan, angka sekitar 3.000 anak merupakan akumulasi anak putus sekolah dari jenjang SD hingga SMA, bukan seluruhnya merupakan penyandang buta aksara.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase buta huruf murni di Kabupaten Buol berada pada kisaran satu persen lebih. Sementara dari sekitar 3.000 anak tidak sekolah yang terdata, sebanyak 1.293 anak telah tervalidasi dan 1.196 di antaranya sudah melalui proses validasi lebih lanjut.

“Bahwa angka kami berdasarkan BPS yang ada itu hanya 1 koma sekian persen. Mohon maaf mungkin saya ralat sedikit, dari Ibu Anita itu bukan di angka 3.000 sekian itu ATS secara keseluruhan. 3.000 sekian yang tervalidasi itu di angka 1.293 dan yang sudah tervalidasi 1.196,” ujar Zubaidah.

Zubaidah menyebut kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua menjadi salah satu faktor utama yang mendorong anak meninggalkan bangku sekolah. Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Biau, di mana sebagian anak terbiasa membantu orang tua mencari penghasilan di pasar sehingga pendidikan dasar mereka terabaikan.

Selain faktor ekonomi, persoalan akses dan fasilitas pendidikan juga menjadi tantangan, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Zubaidah, keterbatasan fasilitas penunjang pendidikan menyebabkan sebagian anak mengalami kesulitan untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Zubaidah menegaskan, penanganan ATS dan buta aksara membutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan masyarakat, orang tua, pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Ia juga mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung sektor pendidikan. “Penanganan anak-anak seperti ini tentunya tidak hanya diserahkan kepada Dinas Pendidikan saja, tetapi harus bersatu padu antara masyarakat, orang tua, dan pemerintah itu sendiri,” tegasnya.

Ia juga mendorong perluasan PKBM di seluruh kecamatan di Kabupaten Buol, terutama untuk menjangkau anak-anak di wilayah pelosok dan kawasan transmigrasi yang sulit mengakses pendidikan formal. Menurutnya, keberadaan PKBM dapat menjadi salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan belajar sekaligus membantu pemerintah menuntaskan persoalan anak tidak sekolah dan buta aksara.