RRI.CO.ID, BUOL — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buol, Arfandi A. Wehantow, menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kabupaten Buol, Senin (24/8/2026). Rapat tersebut membahas laporan semester I, prognosis semester II, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas PMD untuk Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat yang berlangsung di Lantai II Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Buol tersebut, Arfandi didampingi Sekretaris Dinas PMD Masry R. Lamaka, S.Ag., bersama sejumlah pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional. Turut hadir Sekretaris TP-PKK Kabupaten Buol bersama para ketua kelompok kerja (Pokja) TP-PKK.
Rapat kerja dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buol, Ahmad A. Koloi, dan dihadiri pimpinan serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Buol. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas PMD sekaligus membahas arah kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, di antaranya evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa, penguatan tata kelola pemerintahan desa, serta pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
Selain mengevaluasi program yang telah berjalan pada semester pertama, pembahasan juga diarahkan pada prognosis pelaksanaan program semester kedua. Dinas PMD bersama DPRD turut membahas berbagai rencana program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2027.
Program pemberdayaan masyarakat melalui Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol juga menjadi bagian dari pembahasan. Sinergi antara Dinas PMD, pemerintah desa, DPRD, dan TP-PKK dinilai penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan desa.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Buol, Arfandi A. Wehantow, mengatakan rapat kerja tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, termasuk program PKK.
“Rapat kerja ini dapat menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, termasuk juga program PKK,” ujar Arfandi.
Arfandi menegaskan, Dinas PMD berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Ia berharap masukan, saran, dan tanggapan yang disampaikan DPRD dalam rapat tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan, sehingga pelaksanaan program PMD dan PKK serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dapat berjalan lebih optimal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....