Pemilu Langsung Dinilai Wujud Nyata Demokrasi Indonesia

  • 08 Jul 2026 16:20 WIB
  •  Toli Toli

RRI.CO.ID, Parigi Moutong - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Tadulako (UNTAD) Prof. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H., menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) harus tetap diselenggarakan secara langsung sebagai implementasi nyata prinsip kedaulatan rakyat. Menurutnya, sistem pemilu langsung memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Prof. Aminuddin menjelaskan bahwa hak memilih merupakan salah satu hak asasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu, pelaksanaan pemilu tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan nasional maupun daerah, tetapi juga menjadi perwujudan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

"Pemilu harus tetap diselenggarakan secara langsung karena merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memilih sebagaimana dijamin dalam UUD 1945," ujar Prof. Aminuddin.

Ia menilai kualitas pemilu sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya. Menurutnya, warga negara yang memahami pentingnya hak memilih akan lebih mampu berpartisipasi secara cerdas, rasional, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan pemilu.

Lebih lanjut, Prof. Aminuddin menegaskan bahwa tanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tidak hanya berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seluruh pihak yang memiliki peran dalam penyelenggaraan dan penguatan demokrasi, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta peserta pemilu, memiliki tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan literasi politik masyarakat.

"Pendidikan politik merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya KPU, tetapi seluruh elemen yang terlibat dalam kehidupan demokrasi harus berkontribusi meningkatkan pemahaman politik masyarakat agar pelaksanaan pemilu semakin berkualitas," katanya.

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusionalnya, Prof. Aminuddin berharap pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat berlangsung lebih demokratis, berkualitas, dan mampu mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Ia menilai partisipasi politik yang didukung oleh literasi politik yang baik akan memperkuat kualitas demokrasi sekaligus menghasilkan pemimpin yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....