RRI.CO.ID, Tolitoli – Hari Bhayangkara yang diperingati setiap 1 Juli merupakan momentum bersejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Peringatan ini tidak hanya menandai hari lahir institusi kepolisian, tetapi juga menjadi pengingat atas perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penetapan 1 Juli sebagai Hari Bhayangkara mengacu pada Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 yang menyatukan organisasi kepolisian di seluruh Indonesia menjadi satu kesatuan nasional di bawah Pemerintah Republik Indonesia. Sejak saat itu, Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada pemerintah dan kini berada di bawah Presiden Republik Indonesia.

Nama "Bhayangkara" berasal dari bahasa Sanskerta yang merujuk pada pasukan elite bentukan Mahapatih Gajah Mada pada masa Kerajaan Majapahit. Pasukan tersebut dikenal memiliki tugas menjaga keselamatan raja, kerajaan, dan negara. Nilai keberanian, kesetiaan, serta pengabdian yang mereka junjung kemudian menjadi inspirasi bagi institusi Polri hingga saat ini.

Sejarah Polri sendiri bermula setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) dan mengangkat R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, anggota Polri juga turut berjuang di medan perang bersama rakyat dan TNI demi mempertahankan kedaulatan bangsa.

Memasuki usia ke-80 pada tahun 2026, Hari Bhayangkara menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.

Salah seorang warga Tolitoli, Andi Saputra (38), berharap Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap Polri terus menjadi institusi yang dekat dengan masyarakat, memberikan rasa aman, menegakkan hukum secara adil, dan semakin profesional dalam melayani masyarakat," ujar Andi Saputra.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 juga menjadi pengingat bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan pondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional, sehingga sinergi antara Polri dan masyarakat perlu terus diperkuat.