Dinsos Buol Tingkatkan Kapasitas Operator SIKS-NG di 108 Desa

RRI.CO.ID, Buol - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Buol terus berkomitmen untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan memperkuat peran aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) sebagai pilar utama pengelolaan data kesejahteraan sosial.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buol, Ibu Sulastri, menjelaskan bahwa manfaat utama dari aplikasi besutan Kementerian Sosial ini adalah untuk memastikan data masyarakat selalu diperbarui sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan data yang akurat, masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan lebih mudah terakomodasi dalam berbagai program bantuan pemerintah.

"Melalui SIKS-NG, kita bisa melihat dan mengecek desil (tingkat kesejahteraan) masyarakat, mulai dari desil 1 sampai 10," ujar Sulastri saat ditemui di ruang kerjanya. Senin, 30 Juni 2026.

Sulastri membeberkan secara rinci mengenai pembagian desil dalam sistem SIKS-NG yang mana desil 1 sampai dengan 5 diperuntukkan khusus bagi penerima program Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan, sedangkan desil 1 sampai dengan 4 menjadi basis data untuk program kesejahteraan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program Sembako, bantuan disabilitas, dan lansia.

Sementara itu, kelompok desil 5 masih memerlukan proses asesmen yang lebih mendalam, dan kelompok desil 6 sampai dengan 10 merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang sudah mandiri atau mampu sehingga tidak mendapatkan bantuan.

Menyikapi keterbatasan anggaran daerah, Dinsos Buol berinisiatif menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas dengan menyurat langsung ke Kementerian Sosial guna menghadirkan narasumber. Bimtek ini difokuskan pada sosialisasi regulasi dan peningkatan kapasitas teknis bagi para operator.

"Petugas SIKS-NG ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Buol, mencakup 108 desa dan 7 kelurahan," jelasnya. Setiap desa dan kelurahan menugaskan perwakilannya—baik Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) maupun operator khusus—yang menjadi ujung tombak dalam pemutakhiran data.

Para operator desa ini nantinya bekerja sama dengan pendamping sosial (dahulu pendamping PKH) untuk melakukan verifikasi, cross-check, dan asesmen kelayakan di lapangan.

Lebih lanjut, Sulastri menjelaskan bahwa pengelolaan data kini telah bertransisi. Jika sebelumnya daerah murni menggunakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), kini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, acuan yang digunakan telah beralih ke DTSSN (Data Tunggal Sasaran Kesejahteraan Sosial). Data tunggal ini mengintegrasikan data dari Kemensos, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappenas, termasuk data kemiskinan ekstrem.

Terkait kendala infrastruktur, Dinsos Buol mengonfirmasi bahwa aplikasi SIKS-NG memiliki fitur offline untuk mengantisipasi masalah jaringan. Kendati demikian, untuk wilayah Kabupaten Buol saat ini, seluruh desa dan kelurahan dilaporkan telah terjangkau oleh jaringan internet dengan baik.

Melalui penguatan kapasitas operator ini, Dinsos Buol berharap data kemiskinan di Kabupaten Buol terus mutakhir, valid, dan meminimalkan kekeliruan dalam penyaluran bantuan di masa mendatang.