Wabup Buol Pimpin Rapat Penertiban Tambang Emas Ilegal

  • 19 Jun 2026 14:52 WIB
  •  Toli Toli

RRI.CO.ID, Buol – Wakil Bupati Buol memimpin rapat koordinasi terkait penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (18/6/2026). Rapat tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hadir dalam rapat tersebut Kapolres Buol, Dandim 1305/BT, Kepala Kejaksaan Negeri Buol, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Kepala UPTD Bidang Pertambangan Provinsi, Kasatpol PP, serta pimpinan OPD teknis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan penegakan aturan pertambangan.

Rapat koordinasi digelar sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam menangani aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

"Wajib ada kerja sama dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak agar aktivitas pertambangan tanpa izin dapat ditangani secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Wakil Bupati Buol dalam arahannya saat memimpin rapat.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan pengawasan di lokasi tambang, peningkatan koordinasi antarinstansi, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal.

Selain itu, dibahas pula pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan.

Kapolres Buol menyatakan pihaknya siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam upaya penertiban PETI melalui pendekatan preventif maupun penegakan hukum.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan setiap kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan," katanya.

Pemerintah Kabupaten Buol bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dalam upaya penertiban pertambangan tanpa izin demi menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....