RRI.CO.ID,Tolitoli - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti Kegiatan Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kementerian Hukum, bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Rabu, 17 Juni 2026.
Forum yang dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menjadi wadah strategis untuk memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, antar pemangku kepentingan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, serta selaras dengan agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Senada, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, dalam laporannya menyampaikan FKK hadir sebagai ruang kolaborasi lintas sektor untuk menyelaraskan agenda kebijakan, mengintegrasikan program pembangunan, serta memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, mengatakan bahwa penguatan fungsi analisis kebijakan menjadi kebutuhan penting, dalam mendukung pembangunan hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
"Kebijakan publik yang berkualitas lahir dari proses analisis yang matang, berbasis data, serta melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, Forum Komunikasi Kebijakan menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi tersebut," jelasnya.
Ia juga menegaskan Kanwil Kemenkum Sulteng, siap mendukung berbagai agenda Forum Komunikasi Kebijakan guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Kami mendorong seluruh jajaran, untuk aktif berkontribusi dalam setiap rangkaian FKK Tahun 2026, sehingga berbagai isu strategis di daerah dapat terakomodasi dalam proses perumusan kebijakan nasional," terangnya.
Disisi lain, Kepala Divisi P3H, Sopian, menerangkan keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sulteng dalam forum tersebut, merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan.
Kanwil Kemenkum Sulteng, berharap dapat memperkuat peran strategis analis kebijakan di daerah sekaligus mendorong terwujudnya kebijakan publik yang lebih terintegrasi, inovatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....