RRI.CO.ID,Tolitoli-Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng), terus berupaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung perumusan kebijakan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Itu, diwujudkan melalui partisipasi aktif Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng dalam Kegiatan Policy Talks, bertema Peran Strategis Kebijakan Berbasis Bukti dalam Mendukung Pembangunan di Daerah, diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara secara virtual, Jumat, 12 Juni 2026.

Kegiatan tersebut, menjadi ruang pembelajaran sekaligus penguatan kapasitas bagi para pelaksana fungsi analisis kebijakan agar mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif, tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan kebijakan berbasis bukti merupakan pondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan hukum yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.

“Kebijakan yang lahir dari data, kajian, serta analisis yang kuat akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat sasaran, terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Olehnya, penguatan kapasitas analisis kebijakan menjadi kebutuhan yang harus terus kita dorong,” jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan, fungsi Badan Strategi Kebijakan memiliki peran strategis dalam menyediakan berbagai rekomendasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

“Kami berkomitmen, untuk mengoptimalkan pendekatan evidence-based policy dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kanwil Kemenkum Sulteng. Instrumen seperti Logical Framework Analysis Dan Policy Brief, akan terus dimanfaatkan agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan semakin berkualitas, aplikatif, dan mampu mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulteng, akan mendorong penerapan pendekatan evidence-based policy dalam seluruh pelaksanaan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum di wilayah. Selain itu, penguatan kompetensi pegawai akan terus dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran berkelanjutan.

Bahkan, pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kalangan akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mendukung penyusunan kebijakan yang partisipatif, berbasis data dan berorientasi pada percepatan pembangunan daerah.