RRI.CO.ID,Tolitoli - Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tolitoli melaksanakan operasi sisir atau pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung wajib pajak yang masih menunggak pembayaran PBB.

Kepala Bapenda Tolitoli, Hasdono, S.STP., M.Si., saat memimpin operasi sisir di kawasan pertokoan Malosong kelurahan baru menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan PBB, tetapi juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembayaran langsung di lokasi.

Menurut Hasdono, sejumlah wajib pajak, khususnya pemilik toko bangunan, toko kosmetik, dan swalayan, seringkali memiliki kesibukan tinggi sehingga terkadang lupa memenuhi kewajiban membayar pajak. Melalui pelayanan jemput bola ini, petugas hadir langsung untuk memudahkan proses pembayaran.

Dalam pelaksanaannya, petugas Bapenda membawa peralatan pembayaran dan pencetakan bukti setor yang dapat digunakan secara langsung di tempat. Dari sejumlah wajib pajak yang didatangi, sebagian besar langsung melakukan pembayaran saat itu juga.

"target penerimaan PBB Kabupaten Tolitoli pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5 miliar. Hingga akhir Mei 2026, realisasi penerimaan telah mencapai sekitar 45 persen dari target yang ditetapkan"Kata Hasdono Kamis(4 Juni 2026).

Ia optimistis target tersebut dapat tercapai hingga 100 persen pada akhir tahun melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta berbagai inovasi pelayanan yang dilakukan Bapenda, termasuk program jemput bola.

"PBB memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Karena itu, kami mengajak seluruh wajib pajak untuk selalu patuh dalam melaksanakan kewajibannya," ujar Hasdono.

Selain pelayanan di kantor Bapenda dan program jemput bola, masyarakat kini juga dapat membayar PBB secara online melalui berbagai aplikasi perbankan yang telah bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli. Kemudahan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan daerah untuk pembangunan yang lebih baik.