RRI.CO.ID, Buol - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol menggelar rapat internal bersama seluruh fraksi untuk membahas kondisi keuangan daerah yang dinilai “tidak baik-baik saja” dalam beberapa bulan terakhir. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat utama kantor DPRD Buol, Sulawesi Tengah, Senin, 4 Mei 2026.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Buol, Karmin O.Y. Kaimo, S.Ag, didampingi Wakil Ketua II Ahmad R. Kuntuamas. Turut hadir sekitar 20 anggota DPRD serta Sekretaris DPRD Kabupaten Buol, Munawir A. Nouk, S.STP.

Dalam rapat tersebut, Karmin menegaskan bahwa DPRD Buol meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberikan penjelasan menyeluruh terkait kondisi keuangan daerah, sistem pengelolaan keuangan, serta alur kas pemerintah daerah. Ia menyebut, berbagai kritik yang diarahkan kepada DPRD menuntut lembaga tersebut untuk bersikap tegas.

“DPRD saat ini membutuhkan penjelasan yang transparan dari TAPD terkait kondisi keuangan daerah. Ini penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Karmin dalam rapat.

Senada dengan itu, Ahmad R. Kuntuamas menyoroti kehadiran kepala daerah dalam rapat paripurna LKPJ yang dinilainya tidak maksimal. Ia menegaskan bahwa agenda penting seperti paripurna istimewa seharusnya tidak diwakilkan. “Hal-hal yang berkaitan dengan keputusan strategis sebaiknya dihadiri langsung oleh kepala daerah,” tegasnya.

Diskusi dalam rapat berlangsung cukup dinamis. Anggota DPRD dari Fraksi Indonesia Perjuangan, Arista, mendesak agar TAPD segera menyampaikan laporan alur kas pemerintah daerah secara rinci dan berbasis data. “Kami mau melihat sebenarnya di mana problem sehingga masalah THR dan TPP ini belum dicairkan. Saya mendesak pimpinan untuk meminta data riil di atas kertas agar bisa kita evaluasi bersama,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem, Muh. Iqbal Ibrahim, S.Pd, menilai sistem pengelolaan keuangan daerah perlu segera dievaluasi. Ia menyoroti keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat. “Jika kondisi ini terus berlanjut hingga dua bulan kedepan, saya akan mengambil sikap tegas, meskipun tentu ada konsekuensi dari setiap keputusan,” ujarnya.

Menutup rapat, pimpinan DPRD meminta Sekretaris DPRD untuk segera mengundang TAPD dalam pertemuan selanjutnya. Rapat lanjutan tersebut diharapkan dapat menghadirkan laporan lengkap mengenai alur kas daerah serta dokumen pendukung guna menjadi dasar evaluasi bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.