RRI.CO.ID,Tolitoli-Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menghadiri Acara Silaturahmi Akbar Pemangku Adat se-Sulawesi Tengah, yang dirangkaikan dengan Pelantikan Forum Komunikasi Pemangku Adat (FKPA), Selasa, 14 April 2026.

Kegiatan yang mengusung tema Dari Adat untuk Peradaban Dunia, menjadi bentuk penguatan peran masyarakat hukum adat dalam pembangunan daerah. Bahkan, menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah.

Dikesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid, menegaskan arah pembangunan Sulawesi Tengah ke depan mengusung semangat Berani Harmoni dan Berani Berkah, yakni pembangunan yang selaras dengan nilai budaya, serta memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

“Adat, adalah fondasi dalam membangun masa depan yang bermartabat, melalui tagline Berani Beradat, Berdaya untuk Masa Depan, kita menjadikan adat sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan zaman,” tegasnya.

Dirinya, menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai kearifan lokal dan spiritual, sebagai bagian integral dalam sistem pemerintahan. Sebab, daerah atau negara yang mampu bertahan dan maju adalah yang berakar kuat pada dua hal tersebut.

Ia juga, menyampaikan pembentukan FKPA merupakan cita-cita bersama dirinya dan Wakil Gubernur sejak sebelum menjabat, yang kini diwujudkan dan diformalkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Forum ini bukan untuk mengatur adat istiadat, karena itu adalah kewenangan penuh para pemangku adat. FKPA, hadir sebagai wadah komunikasi, diskusi dan silaturahmi untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman budaya di Sulawesi Tengah,” tambahnya.

Tidak lupa, Anwar Hafid, mengungkapkan rasa bangga atas kehadiran para tokoh penting dalam acara tersebut, termasuk para pemangku adat dan raja-raja se-Sulawesi Tengah. Karena, dengan kehadiran para tokoh lintas generasi menjadi pertanda kuatnya persatuan dan kesatuan di Sulawesi Tengah.

“Saya berharap forum ini, bisa menjadi jalur penghubung antara pemerintah dan para pemangku adat, serta tidak hanya hadir di tingkat provinsi, tetapi juga terbentuk hingga kabupaten dan kota agar dapat membantu memfasilitasi para pemangku adat,” tandasnya.