RRI.CO.ID, Buol - Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pra monitoring dan evaluasi (pra monev) keterbukaan informasi publik di Kabupaten Buol, Selasa, 14 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan awal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026.

Pra monev tersebut juga bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor antara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Buol, khususnya dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi di setiap badan publik.

Tim Komisi Informasi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Wakil Ketua Irfan Deny Pontoh, didampingi Asisten Ahli Moh. Amin, SH. Rombongan melaksanakan serangkaian agenda di Kantor Bupati Buol serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol, rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, SH., MH, bersama jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Hadir pula Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik serta Kepala Bidang e-Government Diskominfo Buol.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Moh. Yamin Rahim menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik. “Pemerintah Kabupaten Buol berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Komisi Informasi melakukan peninjauan langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol. Peninjauan difokuskan pada implementasi layanan PPID, pengelolaan website informasi publik, regulasi pendukung seperti peraturan bupati, serta ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP).

Keterbukaan informasi publik dinilai sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses sebagai bagian dari pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.