RRI.CO.ID,Tolitoli-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, menunjukkan optimisme dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka, hal itu terlihat saat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mengikuti Zoom Meeting Validasi Lapangan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Terkait Strategi Penurunan Pengangguran Terbuka oleh Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 7 April 2026.

Kegiatan itu, menjadi bagian penting dari proses penilaian kinerja daerah, yang diibaratkan sebagai ujian untuk mengukur sejauh mana efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan Pemprov Sulteng, dalam menekan angka pengangguran.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan seluruh perangkat daerah, khususnya yang OPD terkait, telah siap menghadapi proses validasi dan memastikan berbagai data dukung telah disiapkan secara komprehensif, mulai dari jumlah tenaga kerja terserap, kebijakan daerah, hingga regulasi seperti Peraturan Gubernur yang menjadi landasan program.

“Kami siap diuji, ini adalah bagian dari proses yang harus kita lewati untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan benar-benar berdampak. Data yang kami siapkan, lengkap dan terukur,” ujarnya.

Dirinya juga mendorong seluruh peserta, untuk aktif menjawab setiap pertanyaan dari tim penilai secara terbuka dan sesuai fakta di lapangan, guna memberikan gambaran utuh tentang upaya penurunan pengangguran di Sulawesi Tengah.

Senada, Sekretaris BSKDN Kemendagri, Dr. Noudy R. P. Tendean, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan menilai berbagai program yang dipaparkan, termasuk inovasi 9 Berani, menunjukkan langkah progresif dan terukur dalam pembangunan daerah.

“Saya, mengikuti perkembangan Sulawesi Tengah dan melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Program 9 Berani ini, luar biasa dan menjadi salah satu kekuatan Sulteng dalam penilaian kali ini,” terangnya.

Lebih lanjut, disampaikan Sulawesi Tengah saat ini masuk dalam nominasi bersama tiga provinsi yang masuk dalam penilaian, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan Di wilayah Sulawesi.

Proses penilaian dilakukan secara ketat melalui 12 tahapan, melibatkan tim terpadu dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi, serta media. Tahapan selanjutnya adalah pleno tingkat pusat, yang akan berujung pada penetapan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Rencananya, penghargaan akan diberikan pada minggu pertama Mei 2026.