RRI.CO.ID,Tolitoli-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, menargetkan penurunan angka stunting hingga 19 persen pada tahun 2026 melalui percepatan berbagai upaya penanganan.

Komitmen tersebut, ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat memaparkan materi pada Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026, di Kantor Bappeda Provinsi Sulteng, Selasa, 7 April 2026.

Dalam paparannya, Wakil Gubernur Sulteng, mengungkapkan prevalensi stunting di Sulawesi Tengah masih berada di angka 26,1 persen. Angka itu, dinilai masih tinggi dan menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi secara bersama.

“Artinya, dari 100 anak, ada sekitar 26 anak yang mengalami stunting. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” sebutnya.

Dirinya juga menjelaskan, kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan tingkat yang bervariasi. Karena itu, diperlukan langkah yang terarah, terukur, dan berbasis data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

Sehingga, pihaknya menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan. Pada periode itu, pertumbuhan otak dan fisik anak berlangsung sangat pesat dan menentukan kualitas hidup di masa depan.

“Jika pada fase ini anak tumbuh optimal, maka potensi kecerdasannya juga akan maksimal. Sebaliknya, jika terlewat, dampaknya bisa bersifat permanen,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Sulteng, mengingatkan stunting bukan penyakit menular, melainkan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, hingga perbaikan sanitasi lingkungan.

Serta, menyoroti pentingnya validitas data dan ketepatan pengukuran di lapangan, serta meminta seluruh pihak, termasuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas, untuk aktif mendampingi pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) agar hasil yang diperoleh benar-benar akurat.

“Pengukuran yang tidak tepat, akan menghasilkan data yang keliru, ini harus kita hindari karena akan berdampak pada kebijakan yang diambil,” tekannya.