RRI.CO.ID, Buol - Pemerintah Kabupaten Buol bersama pimpinan Universitas Tadulako (Untad) menggelar rapat koordinasi untuk membahas kebijakan moratorium pembukaan program studi pada rencana operasional Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Untad di Kabupaten Buol. Pertemuan berlangsung di Ruang Rektor Untad, Palu pada Selasa, 10 Maret 2026, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, pimpinan universitas, serta akademisi asal Buol.

Dilansir dari laman resmi media sosial Diskominfo Buol, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pembukaan layanan perizinan kelembagaan perguruan tinggi tahun 2026. Dalam surat itu disebutkan bahwa pengajuan pembukaan program studi baru hanya dapat dilakukan untuk program studi yang tidak berada dalam status moratorium.

Pertemuan dihadiri langsung oleh Bupati Buol bersama jajaran pemerintah daerah, diantaranya Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Buol, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta tim pengembangan kampus. Dari pihak Untad hadir Rektor, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), tim pengembangan PSDKU, staf akademik, dan sejumlah jurnalis.

Selain itu, dua akademisi asal Buol, Sudirman K. Uja dan Jamaludin Sakung, turut hadir memberikan pandangan akademik terkait pengembangan pendidikan tinggi di daerah. Keduanya menekankan pentingnya langkah strategis agar akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Buol terus berkembang.

Dalam pembahasan rapat terungkap bahwa dua program studi yang sebelumnya direncanakan menjadi program awal PSDKU Untad di Buol, yakni Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Administrasi Publik, untuk sementara belum dapat diajukan pembukaannya. Kedua program studi tersebut saat ini masih berada dalam daftar moratorium secara nasional.

Meski demikian, pihak universitas dan pemerintah daerah sepakat untuk tetap melanjutkan upaya pengembangan pendidikan tinggi di Kabupaten Buol. Salah satu opsi yang dibahas adalah membuka skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk program studi yang sama sambil menunggu kebijakan moratorium dicabut oleh pemerintah pusat.

“Program RPL dapat menjadi solusi sementara agar akses pendidikan tetap terbuka bagi masyarakat,” ujar salah seorang peserta rapat dalam diskusi tersebut.

Selain skema RPL, rapat juga membahas sejumlah alternatif program studi lain yang tidak berada dalam status moratorium dan memiliki akreditasi unggul atau A. Program studi tersebut dinilai berpotensi dibuka pada PSDKU Untad di Buol.

Beberapa program studi yang menjadi alternatif antara lain Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Agribisnis, Teknik Sipil, Ilmu Komunikasi, Keperawatan, serta Manajemen. Program-program tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan sumber daya manusia di daerah.

Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya untuk tetap mendorong operasional PSDKU Untad di wilayah tersebut pada tahun akademik 2026–2027. Bupati Buol menyampaikan bahwa pengembangan pendidikan tinggi merupakan bagian penting dalam strategi pembangunan sumber daya manusia daerah. “Kami ingin memastikan masyarakat Buol memiliki akses pendidikan tinggi yang lebih dekat,” ujarnya.

Sejumlah persyaratan pembukaan PSDKU juga telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, kesiapan gedung kampus, dukungan operasional, hingga pemenuhan kebutuhan dosen sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, beberapa dosen dari Untad telah memenuhi syarat administratif, termasuk penyesuaian domisili sebagai bagian dari persiapan operasional.

Rektor Untad menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan PSDKU di Kabupaten Buol. Ia dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Buol setelah Hari Raya Idul Fitri untuk meninjau langsung kesiapan fasilitas sekaligus meresmikan pembukaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau. “Kami mendukung penuh perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Buol,” katanya.