RRI.CO.ID,Tolitoli - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng), mengikuti Kegiatan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 (Unaudited) yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa, 10 Maret 2026.
Kegiatan itu, dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum. Serta, merujuk pada sejumlah regulasi terkait pengelolaan keuangan negara, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas Catatan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 (Unaudited).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap satuan kerja mampu menyusun laporan keuangan secara tepat, transparan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
“Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel, merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, melalui kegiatan evaluasi ini diharapkan seluruh jajaran dapat semakin memahami standar serta mekanisme penyusunan laporan keuangan yang berlaku,” jelasnya.
Dirinya, menambahkan bahwa kegiatan evaluasi tersebut menjadi momentum bagi seluruh satuan kerja untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam proses penyusunan laporan keuangan agar semakin berkualitas.
“Melalui forum evaluasi ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai catatan maupun perbaikan yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Melalui kegiatan itu, Kanwil Kemenkum Sulteng, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....