RRI.CO.ID, Tolitoli – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Kabupaten Tolitoli) menanggapi pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebut mulai dicairkan pada 26 Februari 2026. Informasi tersebut menjadi acuan awal bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan proses administrasi dan teknis pencairan di tingkat kabupaten.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Tolitoli, Istiqamah, saat ditemui RRI pada Rabu, 25 Februari 2026, menjelaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya siap menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat. Namun demikian, pencairan THR di daerah tetap menunggu petunjuk teknis serta regulasi resmi sebagai dasar hukum pelaksanaan.

Pemerintah Kabupaten Tolitoli memastikan kesiapan anggaran untuk pembayaran gaji ke-14 atau THR bagi aparatur. Istiqamah menyebutkan bahwa dana telah disiapkan dan saat ini pemerintah daerah hanya menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pencairan.

“Terkait untuk gaji 14 atau THR untuk Kabupaten Tolitoli, insyaa Allaah kita sudah menyiapkan uangnya. Jadi, saat ini kami hanya menunggu PMK dari Pusat,” ungkap Istiqamah.

Selain THR, pemerintah daerah juga merencanakan penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan serta Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan pertama. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan aparatur dan mendukung kebutuhan pemerintahan desa menjelang hari raya.

Istiqamah menambahkan, penyaluran THR, TPP, dan ADD direncanakan pada minggu pertama Maret setelah pembayaran gaji bulan Maret, dan ditargetkan rampung paling lambat minggu kedua Maret 2026.

“Itu kita rencanakan di minggu pertama bulan Maret setelah gaji bulan Maret, dan kita upayakan semuanya bisa selesai di minggu kedua bulan Maret,” ujarnya.

Pada tahun 2026, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang akan menerima THR berjumlah 5.633 orang, terdiri atas 4.228 PNS dan 1.405 PPPK.

BPKAD Tolitoli mengimbau seluruh ASN agar tetap bersabar menunggu pengumuman resmi terkait jadwal pencairan di daerah. Informasi resmi nantinya akan disampaikan melalui saluran komunikasi pemerintah daerah guna menghindari kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.