RRI.CO.ID, Tolitoli – Banyaknya keluhan masyarakat terkait terhentinya bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako usai mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendapat penjelasan resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli. Sejumlah warga mengaku bantuan mereka tidak lagi cair setelah mengakses permodalan usaha melalui perbankan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, Tri Wahyudi, SST., MM, menjelaskan bahwa penghentian bantuan sosial tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh pengajuan KUR, melainkan akibat proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan secara nasional oleh Kementerian Sosial.

Menurut Tri, saat ini sistem verifikasi seperti SIKS-NG dan pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah terintegrasi dengan berbagai lembaga, termasuk perbankan Himbara, Otoritas Jasa Keuangan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Integrasi ini memungkinkan sistem mendeteksi aktivitas keuangan, kepemilikan aset, hingga riwayat cicilan penerima bantuan.

“Ketika sistem mendeteksi adanya cicilan kendaraan, rumah, KUR, pinjaman online, maupun fasilitas paylater, maka hal itu menjadi salah satu variabel penilaian kesejahteraan. Jika dianggap menunjukkan kemampuan finansial yang meningkat, maka status desil bisa naik dan tidak lagi menjadi prioritas penerima bansos,” jelas Tri Wahyudi.

Ia menambahkan, indikator kemiskinan mengacu pada garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik, yang secara nasional berada di kisaran Rp 641 ribu per kapita per bulan. Apabila pengeluaran keluarga melebihi ambang batas tersebut, maka status kesejahteraan dapat berubah.

Tri Wahyudi menegaskan bahwa pengajuan KUR tetap diperbolehkan, terutama untuk kegiatan usaha produktif. Namun, jika besaran cicilan dan aktivitas keuangan menunjukkan peningkatan kemampuan ekonomi yang signifikan, maka secara sistem bantuan sosial dapat dihentikan.

Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli menghimbau masyarakat agar bijak dalam memanfaatkan fasilitas kredit serta rutin memeriksa dan memperbarui data sosial ekonomi melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat.