RRI.CO.ID, Tolitoli – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tolitoli menegaskan bahwa informasi mengenai penghentian Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan (BLTS-Kesra) yang disebut dialihkan ke bantuan reguler adalah tidak benar. Isu yang beredar di tengah masyarakat tersebut dipastikan tidak memiliki dasar kebijakan resmi.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, Tri Wahyudi, SST., MM, mengatakan hingga saat ini belum ada pemberitahuan maupun kebijakan resmi terkait pengalihan program BLTS-Kesra.

“Isu tersebut tidak benar karena belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia,” tegas Tri Wahyudi.

Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah.

Tri Wahyudi menjelaskan, BLTS-Kesra merupakan bantuan yang bersifat sementara sebagai respons pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional. Program ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah kenaikan harga bahan pokok dan tekanan inflasi.

“BLTS-Kesra bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, menyikapi kenaikan harga bahan pokok dan inflasi,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, kebijakan BLTS-Kesra berawal dari arahan Presiden Republik Indonesia pada 5 dan 12 Oktober 2025. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/Huk/2025 serta Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 160/5/SK/HK.01/10/2025 sebagai dasar pelaksanaan program.

Besaran bantuan BLTS-Kesra ditetapkan sebesar Rp600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan jangka waktu penyaluran selama tiga bulan. Program ini menyasar masyarakat pada Desil 1 hingga 4 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga diharapkan tepat sasaran dan membantu kelompok masyarakat paling rentan.