Pemkab Buol Gelar Rakor Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

KBRN,Tolitoli: Pemerintah Kabupaten Buol menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan dan Agropolitan, Senin (1/12/2025), bertempat di Aula Lantai II Kantor Bupati. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, dan dihadiri unsur pejabat daerah, perwakilan Balai Perhutanan Sosial Manado, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, para camat, lurah, kepala desa, serta pihak investor dari PT Yusri Multi Guna Abadi.

Mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, I Wayan Susanto memaparkan bahwa Sulawesi Tengah memiliki kawasan hutan mencapai ±4,25 juta hektare atau 66,17 persen dari total wilayah provinsi. Kawasan ini menyimpan potensi besar dari aspek ekologi, ekonomi, hingga budaya. Namun, perkembangan sektor berbasis lahan turut meningkatkan kebutuhan ruang dan memicu konflik tenurial. Karena itu, pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengatasi persoalan tersebut melalui kebijakan Perhutanan Sosial.

Ia menegaskan bahwa Perhutanan Sosial kembali ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Melalui skema ini, masyarakat diberikan akses kelola sebagai pelaku utama pengelolaan hutan. Konflik dapat diminimalkan dan diarahkan menjadi kolaborasi yang berkelanjutan,” ujar bupati Buol H.Risharyudi Triwibowo MM

Ke depan, kebijakan diarahkan pada pengembangan agroforestry pangan, hilirisasi produk, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pengembangan kawasan terpadu berbasis perhutanan sosial.

Dalam sambutannya, Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan merupakan prioritas yang sejalan dengan misi pembangunan Buol Agamis dan Agropolitan yang Maju dan Mandiri. Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Buol kini masuk dalam lima besar daerah penerima Kawasan Terpadu Mandiri oleh Kemendes PDTT pada masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang berlokasi di Kecamatan Paleleh.

Menurut Bupati, pengembangan kawasan agropolitan akan diperkuat melalui legalisasi pemanfaatan lahan perhutanan sosial untuk komoditas bernilai tinggi, termasuk durian varietas ekspor. “Jika izin pemanfaatan lahan seluas 500 hektar bisa kita dapatkan, ini akan menjadi starting point penting bagi Buol. Kita belajar dari Kabupaten Toli-Toli yang telah mengembangkan ribuan hektare durian termasuk jenis black thorn yang nilai ekspornya sangat tinggi. Informasinya, 1 hektar durian dapat menghasilkan 1,5 hingga 3 miliar rupiah per tahun. Ini peluang besar bagi kesejahteraan masyarakat kita,” tegasnya.

Keseriusan investasi di sektor ini ditunjukkan melalui percepatan kerja sama dengan PT Yusri Multi Guna Abadi, yang dalam waktu kurang dari satu bulan telah memasuki tahap penandatanganan MoU. Bupati juga mengimbau para camat, kepala desa, dan masyarakat untuk aktif mempersiapkan lahan serta mengikuti mekanisme perizinan.

Rakor ini turut dihadiri unsur legislatif dan jajaran OPD terkait, antara lain Asisten I Setda Buol Drs. Moh. Kasim, MM; Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir. Usman, M.Si; Kadis DLH Mohamad Syarif, S.Pt; Kepala Bappeda Satar Badang, S.E; Kepala UPTD KPH Pogogul Ir. Abram S.Hut., S.P., M.Si; serta perwakilan pengembang kawasan agribisnis, H. Lut Paker, S.Pd.I.