KPH Gunung Dako Soroti Krisis Air dan Ancaman Karhutla

  • 13 Agt 2026 08:39 WIB
  •  Toli Toli

RRI.CO.ID, Tolitoli – Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Dako, Firmansah, menegaskan bahwa ancaman krisis air bersih pada musim kemarau berkaitan erat dengan kondisi ekosistem di kawasan hulu sungai yang berada di wilayah hutan.

Hal tersebut disampaikan Firmansah dalam dialog interaktif di RRI Tolitoli, Selasa (11/8/2026). Menurutnya, kondisi hutan di bagian hulu memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan sumber air bagi masyarakat.

Firmansah menjelaskan, fenomena El Nino yang ditandai dengan peningkatan suhu dan kemarau panjang berpotensi menyebabkan penurunan debit air tanah maupun aliran sungai secara signifikan.

“Sumber air kita salah satunya berasal dari sungai yang hulunya berada di kawasan hutan. Ketika suhu meningkat drastis seperti saat ini, ketersediaan air di hulu akan mengalami penyusutan,” ujar Firmansah.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, KPH Gunung Dako mendorong pelestarian kawasan hutan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penanaman pohon di sepanjang kiri dan kanan bantaran sungai serta memperketat pengawasan terhadap potensi perambahan kawasan hutan.

Sementara dalam jangka pendek, KPH Gunung Dako mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga fungsi hutan dalam mendukung ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau.

Selain persoalan krisis air, Firmansah juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyebut, berdasarkan data yang dimiliki, sekitar 99 persen kasus kebakaran disebabkan oleh aktivitas manusia.

“Kami meminta kepada masyarakat, para petani yang membuka kebun, dan pendaki agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Api sangat sulit dikendalikan di tengah cuaca panas dan angin kencang seperti sekarang,” tegasnya.

Firmansah menambahkan, penanganan krisis air sekaligus pencegahan bencana tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder terkait, masyarakat, petani, dan kelompok pengguna kawasan hutan.

Ia juga mendorong pembangunan infrastruktur penampung air, seperti embung, sebagai salah satu langkah strategis menghadapi potensi kekeringan di masa mendatang. Infrastruktur tersebut dinilai dapat membantu menyediakan cadangan air ketika debit sungai dan sumber air lainnya mengalami penurunan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....