RRI.CO.ID, TOLITOLI – Upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045 masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil. Di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, sekitar 40 anak Suku Lauje yang bermukim di Kilometer 7 Takudan, Desa Malala, Kecamatan Dondo, hingga kini belum dapat menikmati pendidikan formal.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena anak-anak di kawasan tersebut belum memiliki akses belajar yang layak, meskipun pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program wajib belajar. Keterbatasan infrastruktur dasar menjadi salah satu penyebab utama belum terpenuhinya hak pendidikan bagi masyarakat di wilayah itu.

Kepala Desa Malala, Imran, mengatakan warga Kilometer 7 Takudan merupakan bagian dari komunitas Suku Anak Dalam Lauje yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses jalan, layanan kesehatan hingga fasilitas pendidikan.

Menurut Imran, sebenarnya telah berdiri sebuah bangunan sekolah yang diprakarsai oleh Gereja Protestan Indonesia di Buol Tolitoli (GPIBT). Namun, sekolah tersebut belum dapat difungsikan karena belum tersedia guru atau tenaga pendidik yang bersedia mengajar di lokasi tersebut.

"Yang paling dibutuhkan saat ini adalah kehadiran minimal satu orang guru sekolah dasar agar anak-anak di Kilometer 7 Takudan dapat memperoleh haknya untuk mengikuti pendidikan formal seperti anak-anak Indonesia lainnya," ujar Imran kepada RRI, Senin (20/7/2026).

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tolitoli melalui instansi terkait segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, kehadiran seorang guru akan menjadi pintu awal terbukanya akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, Jemy Yusuf, mengaku prihatin masih adanya puluhan anak yang belum memperoleh layanan pendidikan formal. Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan amanat konstitusi yang menjamin setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.

"Negara memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan akses yang sulit. Karena itu persoalan ini harus menjadi perhatian bersama," kata Jemy saat diwawancarai RRI.

Legislator Partai Golkar tersebut berharap Pemerintah Kabupaten Tolitoli melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera mencari solusi atas kendala pendidikan yang dihadapi anak-anak Suku Lauje di Kilometer 7 Takudan. Solusi tersebut dapat diwujudkan melalui penempatan tenaga pendidik, penyediaan sarana pembelajaran, maupun dukungan fasilitas penunjang lainnya agar proses belajar mengajar dapat segera dimulai.

Jemy menegaskan bahwa pemerataan layanan pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh anak, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Tolitoli diharapkan dapat berjalan lebih optimal sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.