RRI.CO.ID TOLITOLI – Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dari Komisi A, Jemi Yusuf, mendesak Pemerintah Kabupaten Tolitoli melalui instansi teknis terkait untuk segera menyusun regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat bagi seluruh pengelola jasa penitipan anak atau daycare di wilayah tersebut.

Langkah ini dinilai mendesak guna memberikan jaminan keamanan bagi anak serta kepastian hukum bagi pengelola, menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat urban di Tolitoli akan jasa pengasuhan alternatif.

"Pemerintah daerah melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak harus mulai menyusun SOP yang jelas. Kita harus memastikan bahwa anak-anak yang dititipkan mendapatkan hak dasarnya, mulai dari kesehatan, kebersihan, hingga perlindungan keselamatan," tegas Jemi Yusuf saat berbicara dalam dialog interaktif di RRI Tolitoli, Selasa (5/5/2026).

Menurut Jemi, kehadiran daycare di Tolitoli bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan nyata akibat dinamika ekonomi. Banyak orang tua di wilayah perkotaan, baik ayah maupun ibu, yang keduanya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan rencana pendidikan anak di masa depan.

"Fenomena masyarakat urban saat ini adalah orang tua 'dua gardan', di mana suami dan istri sama-sama bekerja. Jasa penitipan anak menjadi solusi yang tidak bisa dihindari. Karena ini menyangkut nyawa dan tumbuh kembang anak, maka negara harus hadir melalui regulasi," tambahnya.

Selain regulasi administratif, Jemi Yusuf juga mengusulkan agar standarisasi daycare di Tolitoli mewajibkan penggunaan teknologi informasi guna memperkuat fungsi pengawasan. Ia menyarankan setiap lembaga penitipan anak dilengkapi dengan fasilitas CCTV yang dapat diakses langsung oleh orang tua melalui ponsel pintar (smartphone).

"Kita bisa menerapkan teknologi informasi. Dengan CCTV yang terkoneksi ke smartphone, orang tua bisa memantau dari kantor bagaimana anak mereka diperlakukan. Ini adalah bentuk jaminan rasa aman agar kejadian memilukan seperti yang terjadi di luar daerah tidak terjadi di Tolitoli," jelasnya.

Di sisi lain, Jemi melihat bisnis daycare sebagai peluang usaha yang realistis dan potensial untuk pengembangan ekonomi daerah. Namun, ia menekankan bahwa peluang ini harus dijalankan dengan kaidah norma dan aturan yang benar.

"Jangan nanti setelah ada kasus baru kita semua ribut. Sebelum itu terjadi, mari kita buat aturan mainnya. Jasa ini adalah potensi ekonomi, tapi syarat utamanya adalah standar pelayanan yang tidak bisa ditawar," pungkas Jemi.

DPRD Tolitoli menyatakan siap mengawal penyusunan regulasi ini agar para orang tua yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk jasa pengasuh merasa tenang, sementara pihak yayasan atau pengelola mendapatkan kepastian dalam menjalankan usahanya.