RRI.CO.ID, Tolitoli – Sebanyak 11.784 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kabupaten Tolitoli resmi dinonaktifkan. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian nasional yang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial dan jaminan sosial.

Secara nasional, lebih dari 11 juta peserta PBI-JK dinonaktifkan setelah hasil pemutakhiran data menunjukkan mereka masuk dalam kelompok desil 6–10 atau tergolong kategori menengah ke atas dalam skala kesejahteraan.

Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli sekaligus Pengelola Data SIKS-NG, Arifuddin Biki, menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan DTSEN sebagai data tunggal perlindungan sosial.

Ia menyebutkan, khusus di Kabupaten Tolitoli, sebanyak 11.784 PBI-JK dinonaktifkan karena berada pada desil 6–10. Namun demikian, terdapat 12.500 peserta yang sebelumnya menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli telah dimigrasikan menjadi tanggungan APBN melalui Kemensos. Selain itu, lebih dari 56.000 iuran BPJS Kesehatan tetap ditanggung oleh APBD Kabupaten Tolitoli dan tidak mengalami pengurangan.

Terkait reaktivasi, Arifuddin menambahkan bahwa Kemensos telah menggelar sosialisasi daring pada 18 Februari 2026 mengenai mekanisme pengaktifan kembali PBI-JK melalui aplikasi SIKS-NG. Masyarakat yang memenuhi syarat dapat mengajukan reaktivasi melalui operator SIKS-NG di desa atau langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli dengan membawa surat keterangan rawat dari puskesmas atau rumah sakit.

Sementara itu, Dinas Sosial Tolitoli bersama Badan Pusat Statistik setempat juga akan melakukan ground check terhadap 96 data PBI-JK di Tolitoli yang masuk dalam verifikasi nasional. Langkah ini bertujuan memastikan tingkat kesejahteraan penerima, terutama bagi data yang telah mengalami reaktivasi otomatis oleh sistem.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Tolitoli, Tri Wahyudi, memastikan penonaktifan PBI-JK tidak menimbulkan gejolak berarti karena adanya dukungan Program Berani Sehat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak panik jika status PBI-JK berubah menjadi nonaktif, karena tersedia jalur reaktivasi serta perlindungan melalui program daerah. Menurutnya, peran pemerintah desa sangat krusial dalam pemutakhiran data melalui musyawarah desa dan pemanfaatan aplikasi SIKS-NG agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.