RRI.CO.ID, Parigi Moutong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, menegaskan bahwa tidak ada satupun pihak yang diutus oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan praktik menyimpang, termasuk dugaan jual beli jabatan.

Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada apel Aparatur Sipil Negara (ASN) di hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran, yang berlangsung di Kantor Bupati Parigi Moutong, Rabu pagi (25/03/2026).

Dalam arahannya, Zulfinasran mengingatkan seluruh ASN agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengatasnamakan pejabat tertentu dengan iming-iming jabatan, khususnya posisi kepala sekolah.

“Tidak ada yang diutus. Jika ada pihak yang menjanjikan jabatan atau meminta imbalan tertentu, itu tidak benar. Segera laporkan, lengkap dengan identitasnya,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberanian ASN untuk melaporkan setiap indikasi praktik tersebut. Menurutnya, setiap laporan akan ditindaklanjuti secara serius dan diberikan sanksi tegas tanpa kompromi.

“Jika ada yang memberi maupun menerima, kita akan berikan konsekuensi semaksimal mungkin. Saya akan menyampaikan langsung kepada pimpinan untuk ditindak tegas,” ujarnya.

Zulfinasran menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak hanya merusak integritas birokrasi, tetapi juga tidak pernah menjadi kebijakan ataupun arahan dari pimpinan daerah, baik Bupati maupun Wakil Bupati.

Ia memastikan bahwa informasi terkait adanya pihak yang menjanjikan jabatan kepala sekolah dengan imbalan uang adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Sudah ada laporan yang beredar, bahkan mencatut nama jabatan tertentu. Itu dipastikan tidak benar. Jangan sampai hal ini menjadi bola liar di tengah masyarakat dan ASN,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengajak seluruh ASN untuk tetap berpegang teguh pada aturan kepegawaian yang berlaku, khususnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas.

Menutup arahannya, pada momen pasca Idul Fitri, Zulfinasran turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Atas nama pribadi, saya mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat kekhilafan. Semoga kita semua kembali bekerja dengan semangat baru dan hati yang bersih,” pungkasnya.