22 Ribu KK Tolitoli Berpotensi Terima Bantuan Pangan CPP 2026

RRI.CO.ID, Tolitoli – Sebanyak 22 ribu lebih kepala keluarga (KK) di Kabupaten Tolitoli berpotensi menerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pada tahun 2026. Bantuan berupa beras dan minyak goreng tersebut direncanakan disalurkan pada Februari hingga Maret 2026.

Program CPP yang dikoordinasikan Badan Pangan Nasional menyasar 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Data penerima bersumber dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 4, yang juga merupakan penerima BLTS-Kesra Tahun 2025.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, Tri Wahyudi, mengatakan bahwa berdasarkan DTSEN, terdapat 31.133 KK di Tolitoli yang masuk kategori desil 1–4.

“Dari jumlah tersebut, tidak semuanya menerima bantuan sosial, karena masih melalui proses verifikasi dan pemeringkatan desil,” ujar Tri Wahyudi.

Sementara itu, Penyuluh Sosial Ahli Muda sekaligus Pengelola SIKS-NG Kabupaten Tolitoli, Arifuddin Biki, merinci bahwa 12.066 KK telah menerima bantuan sosial seperti PKH, Sembako, PBI-JK, dan Atensi, sedangkan 19.067 KK lainnya belum menerima bansos.

“Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, sebanyak 10.588 KK dinyatakan layak dan menerima BLTS-Kesra Tahun 2025 melalui penyalur PT Pos Indonesia,” jelas Arifuddin.

Berdasarkan data tersebut, diperkirakan 22.654 KK di Tolitoli berpotensi menerima CPP tahun 2026. Namun demikian, jumlah final akan mengacu pada DTSEN terbaru per Januari 2026, mengingat sistem desil bersifat dinamis dan dapat berubah seiring pemutakhiran data.

Tri Wahyudi menambahkan, mekanisme penggantian penerima CPP masih mengacu pada petunjuk teknis tahun sebelumnya. Jika kuota masih tersedia, perluasan dapat dilakukan hingga desil 5, dengan prioritas lansia tunggal, penyandang disabilitas, serta keluarga miskin yang belum pernah menerima bantuan pangan.

Untuk penyaluran bantuan, masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan atau Perum Bulog Tolitoli sebagai pelaksana distribusi.

Terkait potensi polemik di masyarakat, Tri Wahyudi menegaskan bahwa setiap bantuan sosial memiliki tujuan dan sumber anggaran yang berbeda.

“Jika satu keluarga memenuhi kriteria lebih dari satu program, secara regulasi diperbolehkan menerima lebih dari satu bantuan,” tegasnya.

Ia berharap penyaluran CPP 2026 dapat berjalan lancar, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.