KBRN, Tolitoli: Pengrusakan hutan di berbagai wilayah Indonesia terus memicu meningkatnya jumlah lahan kritis. Lahan kritis merupakan area yang mengalami penurunan kesuburan tanah atau berada dalam proses degradasi fisik, kimia, maupun biologi akibat aktivitas manusia maupun faktor alam.

Dalam siaran pers Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berjudul “Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024”, tercatat deforestasi netto pada tahun 2024 mencapai 175,4 ribu hektare. Angka tersebut merupakan selisih dari deforestasi bruto seluas 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi sebesar 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi pada kawasan hutan sekunder, mencapai 200,6 ribu hektare atau 92,8%, dimana 69,3% kerusakan tercatat berada di dalam kawasan hutan.

Berbagai faktor menjadi penyebab utama terbentuknya lahan kritis, seperti penebangan hutan skala besar untuk kebutuhan pertanian, pemukiman, dan industri; praktik pertanian yang tidak berkelanjutan; penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan; erosi tanah di wilayah berbukit tanpa penerapan konservasi; perubahan tata guna lahan yang tidak mempertimbangkan kemampuan lingkungan; hingga dampak perubahan iklim berupa peningkatan curah hujan ekstrem.

Peran kebijakan pemerintah dianggap sangat menentukan dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi lahan kritis. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk menjalankan metode rehabilitasi yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan guna memulihkan fungsi ekologis hutan di Indonesia.