Kelembagaan Koperasi Merah Putih di Tolitoli Rampung 100 Persen

RRI.CO.ID, Tolitoli — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tolitoli memastikan pembentukan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh wilayah Kabupaten Tolitoli telah rampung 100 persen.

Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa DPMD Kabupaten Tolitoli, Surianto Madi, mengatakan seluruh desa dan kelurahan telah memiliki kepengurusan Koperasi Merah Putih. Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif RRI Tolitoli bertajuk “Penyebab Belum Optimalnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah”, Rabu, 16 September 2026.

Surianto menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025, tugas utama DPMD dalam program tersebut mencakup fasilitasi dan percepatan pembentukan kelembagaan Koperasi Merah Putih.

“Dari 103 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Tolitoli, semuanya sudah tuntas membentuk kepengurusan Koperasi Merah Putih,” ujar Surianto.

Meski kelembagaan telah terbentuk seluruhnya, DPMD masih menemukan sejumlah kendala dalam tahap pengembangan koperasi. Salah satunya berkaitan dengan penyediaan lahan untuk pembangunan gerai fisik, khususnya di 24 desa yang ukuran lahannya belum memenuhi standar.

Selain persoalan lahan, DPMD Tolitoli juga menekankan pentingnya sinergi antara Koperasi Merah Putih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lebih dahulu menjalankan berbagai unit usaha di tingkat desa.

“Jangan sampai ada unit usaha yang sama antara BUMDes dan koperasi. Kami memberikan batasan dan mengarahkan agar hasil yang diperoleh BUMDes dapat disinergikan atau dilimpahkan ke Koperasi Merah Putih, sehingga kedua lembaga desa ini bisa berjalan beriringan tanpa saling sikut,” tegasnya.

DPMD Tolitoli berharap kepala desa dan pengurus koperasi terus membangun koordinasi dalam menyukseskan program nasional tersebut. Penguatan kelembagaan koperasi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan jumlah desa mandiri melalui penguatan ekonomi kerakyatan serta pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) secara tepat.