KBRN, Tolitoli : Di banyak pelosok Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Tolitoli dan Buol, sekolah belum selalu berarti bangunan dengan atap rapi dan ruang kelas nyaman. Bagi sebagian anak, sekolah adalah jarak yang jauh, ongkos yang mahal, dan mimpi yang terasa tak sampai. Namun, di tengah kenyataan itu, secercah harapan kini mulai menyala: sebuah inisiatif bernama Sekolah Rakyat.

Program ini lahir untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mereka yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jembatan antara keterbatasan dan kesempatan, antara harapan dan kenyataan.

Suara Wakil Rakyat untuk Pendidikan yang Adil

Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, Jemi Yusuf, menjadi salah satu sosok yang menyambut baik kehadiran program ini. Ia percaya Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi konkret bagi mereka yang selama ini berada di luar jangkauan pendidikan.

“Saya sangat menyambut baik rencana penerapan Sekolah Rakyat ini. Program ini bisa menjadi solusi nyata untuk meningkatkan akses pendidikan bagi warga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses layanan pendidikan formal,” ujar Jemi.

Namun, di balik semangatnya, Jemy juga mengingatkan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan program ini. Pendataan, katanya, harus benar-benar akurat agar program ini tidak salah sasaran.

“Sekolah Rakyat ini bukan untuk semua orang, tapi hanya bagi masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrem. Karena itu, pemerintah harus menyediakan data yang akurat dan terkini agar tidak salah sasaran,” tegasnya.

Bagi Jemi, keberhasilan Sekolah Rakyat bergantung pada kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pemerintah desa. Tanpa kerja bersama dan data yang valid, katanya, program sebagus apa pun hanya akan menjadi formalitas.

Implementasi Amanat Konstitusi

Lebih dari sekadar program pemerintah pusat yang juga didukung oleh pemerintah daerah, Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli Jemi Yusuf, melihat Sekolah Rakyat sebagai bentuk nyata dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menegakkan keadilan sosial. Ia menilai, dengan adanya Sekolah Rakyat, cita-cita wajib belajar 12 tahun bisa lebih mudah diwujudkan.

“Ini adalah langkah besar untuk memberikan keadilan di sektor pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu,” ujarnya.

Data tahun 2025 mencatat, terdapat 444 anak di Kabupaten Tolitoli yang masuk kategori tidak mampu dan menerima bantuan pendidikan. Angka itu menjadi pengingat bahwa masih banyak anak yang membutuhkan perhatian dan solusi nyata dari pemerintah.

Dukungan dari Dunia Pendidikan

Semangat serupa datang dari mantan Ketua PGRI Kabupaten Tolitoli yang juga Kepala SDN Pembina Tolitoli, Abdul Gafar. Baginya, Sekolah Rakyat bukan hanya program bantuan, tapi bukti kehadiran negara di tengah masyarakat kecil.

“Program ini sangat luar biasa karena seluruh pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga proses pembelajarannya. Ini tentu akan sangat membantu keluarga tidak mampu,” ujarnya.

Ia berharap Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi dalam memutus mata rantai angka putus sekolah yang masih tinggi di daerah-daerah terpencil.

Buol Bersiap Membangun Sekolah Rakyat

Sementara itu, di Kabupaten Buol, langkah konkret tengah disiapkan. Pemerintah daerah berencana memulai pembangunan Sekolah Rakyat pertama pada tahun 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Daerah (HUTDA) Buol ke-26. Peletakan batu pertama akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Buol, bersama anggota DPRD Provinsi dan sejumlah pejabat daerah.

Namun, rencana ini sempat mengalami penyesuaian. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol, Asmayudin Gonjeng, menjelaskan bahwa lokasi awal pembangunan di wilayah Negeri Lama dinilai tidak layak oleh tim Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.

“Lokasi pertama berada di kawasan pesisir yang rawan banjir rob. Karena itu, pemerintah mencari lokasi alternatif dan mendapat hibah lahan dari warga di Kelurahan Kali seluas lebih dari sembilan hektar, dengan status tanah yang jelas dan bersertifikat,” ungkapnya.

Lahan tersebut kini resmi diperuntukkan bagi pembangunan Sekolah Rakyat lengkap dengan asrama bagi siswa-siswi kurang mampu. Sambil menunggu pembangunan fisik rampung, Pemda Buol juga tengah mempersiapkan Sekolah Rakyat rintisan, agar kegiatan belajar bisa dimulai lebih cepat.

“Kami tidak ingin menunggu terlalu lama. Pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu harus segera ditangani. Karena itu, kami mulai dengan sekolah rintisan,” tambah Asmayudin.

Ia berharap doa dan dukungan dari semua pihak agar pembangunan Sekolah Rakyat ini berjalan lancar. Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk mereka yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan.

Menyulut Asa dari Tanah Sulawesi Tengah

Dari Tolitoli hingga Buol, semangat yang sama sedang tumbuh — bahwa pendidikan bukanlah hak istimewa, melainkan hak setiap anak bangsa. Sekolah Rakyat menjadi simbol bahwa keadilan sosial bisa diwujudkan lewat langkah sederhana: memberi kesempatan belajar bagi mereka yang paling membutuhkan.

Dan mungkin, dari ruang kelas sederhana yang berdiri di tanah Sulawesi Tengah itu, akan lahir generasi baru yang membuktikan bahwa mimpi tidak pernah mengenal batas ekonomi. Karena dari sekolah inilah, asa untuk masa depan negeri mulai disulut.