KBRN, Ternate: Kementerian Keuangan merilis, hingga akhir September 2025, dana pemerintah daerah yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun. Penempatan dana ini memang sah secara hukum, tetapi menimbulkan kekhawatiran karena dapat menahan laju belanja daerah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Fenomena dana mengendap di perbankan bukan hal baru. Namun kembali menjadi perhatian publik setelah Menteri Keuangan menyoroti masih banyaknya pemda yang “menyimpan uang” saat negara membutuhkan dukungan belanja dari daerah. Legalitas penempatan dana di bank memang diatur, tetapi efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kini patut dipertanyakan.

Secara hukum, pemerintah daerah memang diperbolehkan menempatkan dananya di bank, termasuk dalam bentuk deposito. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa kas daerah dapat ditempatkan pada investasi jangka pendek seperti deposito. Namun, harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh mengganggu arus kas (cash flow).

Sah secara hukum tidak otomatis berarti tepat secara kebijakan. Uang milik pemerintah daerah adalah uang publik, dan semestinya berputar dalam kegiatan ekonomi yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Jika dana itu mengendap di bank, maka potensi pertumbuhan ekonomi ikut tertahan.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penempatan dana pemda di perbankan, yaitu transparansi dalam penempatan dana, mitigasi risiko arus kas, dan antisipasi penumpukan belanja di akhir tahun.

Ketika pemerintah daerah memutuskan menempatkan uangnya di perbankan, khususnya dalam bentuk deposito, seharusnya dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka atau beauty contest. Tujuannya adalah agar terjadi persaingan yang sehat dan pemerintah daerah dapat memilih bank yang menawarkan imbal hasil terbaik.

Imbal hasil atau bunga dari penempatan dana tersebut harus seluruhnya masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan beauty contest diharapkan dapat menekan upaya-upaya pemberian fasilitas di luar yang diperjanjikan seperti pembangunan fasilitas-fasilitas tertentu, peminjaman kendaraan/peralatan, layanan prioritas, kemudahan-kemudahan, pinjaman tanpa bunga, bonus dan hadiah cuma-cuma lainnya yang tidak selalu tercatat.

Hal-hal seperti ini perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan gratifikasi yang tidak dilaporkan. Bukan tidak mungkin niat awal tujuannya adalah optimalisasi kas daerah tetapi bisa berubah menjadi celah penyalahgunaan wewenang.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kerja sama dengan bank didasarkan pada prinsip transparansi, kemanfaatan dan kepentingan daerah, bukan kepentingan pribadi atau pejabat tertentu.

Selain aspek integritas tersebut, ada juga risiko likuiditas yang harus diperhitungkan. Menempatkan kas daerah dalam deposito bisa mendapatkan imbal hasil, tetapi berpotensi akan mengganggu arus kas (cash flow).

Ketika tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, seperti belanja barang, belanja modal, belanja Dana Bagi Hasil atau belanja mendesak dan tak terduga lainnya, uang yang sedang diikat dalam deposito tidak bisa langsung dicairkan tanpa syarat.

Ini dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran dan menurunkan kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan daerah dan pada gilirannya akan berdampak negatif pada perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Ketika pemda memutuskan menempatkan dananya dalam bentuk deposito dengan tujuan mendapatkan imbal hasil terbaik, pemda akan memilih tenor terpanjang hingga beberapa bulan bahkan hingga penghujung tahun. Dengan sendirinya, kondisi ini akan membuat pemda memilih menunda beberapa tagihan-tagihan untuk dibayarkan di akhir tahun.

Pola ini sudah sering dianggap lumrah, sering kita mendengar “tidak mengapa terlambat sedikit yang penting tetap dibayarkan”. Sesungguhnya, kondisi seperti ini sama sekali tidak berpihak pada perputaran dan pertumbuhan ekonomi daerah sendiri.

Belanja pemerintah daerah semestinya mengalir merata sepanjang tahun agar kegiatan ekonomi terus tumbuh dari awal tahun dan masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya. Dana yang dibiarkan mengendap terlalu lama di bank, meskipun itu legal, sama saja dengan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menunda kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk memastikan uang publik benar-benar bekerja bagi rakyat, pemerintah daerah perlu menata kembali cara mengelola kas dan merencanakan belanjanya dengan baik. Langkah pertama yang paling penting adalah memperkuat perencanaan dan pengadaan dini bahkan proses pengadaan dapat dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan dengan syarat APBD telah disahkan.

Belanja daerah tidak seharusnya menumpuk di akhir tahun. Dengan perencanaan yang baik, program dan kegiatan bisa dimulai dari awal tahun dan manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan masyarakat. Selanjutnya dalam mitigasi risiko kas, setiap daerah perlu memiliki perencanaan kas (cash planning) yang realistis, agar kas tersedia tepat waktu saat dibutuhkan dan tidak terikat di rekening bank.

Dalam menempatkan dana di perbankan, pemda harus menjaga transparansi dan akuntabilitas. Pemilihan bank tempat penyimpanan dana sebaiknya dilakukan secara terbuka dan profesional, misalnya melalui mekanisme lelang terbuka antarbank atau beauty contest, agar pemerintah daerah memperoleh imbal hasil terbaik dan tetap menjaga integritas.

Bunga atau hasil penempatan dana tersebut wajib dilaporkan secara terbuka, masuk sepenuhnya ke kas daerah, dan tercatat dengan benar dalam sistem keuangan pemerintah daerah. Yang tidak kalah penting adalah pemda harus mampu menyeimbangkan kebutuhan penggalian PAD dengan efektivitas belanja.

Menempatkan dana dalam deposito boleh saja, tetapi tidak boleh berlebihan dan terlalu lama hingga mengganggu likuiditas keuangan daerah. Jangan sampai ketika ada kebutuhan mendesak dan tak terduga, uang daerah justru tidak bisa digunakan karena masih terikat dalam deposito.

Uang Daerah bukanlah aset yang boleh “diparkir” terlalu lama. Legalitas menempatkan dana di bank memang diperbolehkan, tetapi kemanfaatannya bagi pertumbuhan ekonomi lebih penting. Ketika dana pemda terikat di rekening bank, maka pembangunan daerah tertunda dan pertumbuhan ekonomi tertahan.

Oleh karena itu, semangat pengelolaan keuangan daerah adalah bukan semata-mata mengutamakan penggalian PAD, tetapi harus lebih mengutamakan kecepatan kebermanfaatannya bagi masyarakat khususnya dalam mendapatkan akses perekonomian dan kesejahteraan.

Jadi, Pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan antara penggalian PAD dengan efektivitas belanja yang akan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.