KBRN, Ternate: Anggota Komisi IV DPR-RI, Alien Mus, mengungkapkan keprihatinannya atas bencana banjir yang terjadi di Halmahera Tengah, Maluku Utara pada 21 Juli 2024 lalu.

Hal itu disampaikan Alien saat Bimbingan Teknis Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) untuk pelaku usaha kehutanan di Maluku Utara secara virtual pada 30 Juli 2024, di Hotel Muara Ternate.

Alien Mus mengekspresikan kepeduliannya terhadap banjir bandang yang juga terjadi di perusahaan tambang di Halmahera Tengah.

“Rencana Komisi IV DPR-RI untuk mengundang Menteri KLHK, pemerintah daerah, perusahaan IWIP, dan LSM lingkungan hidup untuk mencari solusi guna mencegah kejadian serupa di masa depan,”ujar Alien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara (Malut) mencatat jumlah pengungsi akibat banjir di Halmahera Tengah mencapai 1.726 orang.

Anggota Fraksi Golkar ini menegaskan pentingnya kesepahaman antara pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan dalam menjaga dan melestarikan hutan untuk melindungi alam dan mencegah bencana yang dapat merugikan masyarakat.

“Supaya kita terhindar dari bencana alam banjir yang dapat merusak seluruh ekosistem dan sudah pasti merugikan kita semua. Mari menjaga hutan, menjaga alam dan menjaga lingkungan demi anak cucu kita kedepan,”ucap mantan ketua DPRD Malut.

Alien Mus juga menyampaikan terima kasih kepada KLHK dan BPHL atas pelaksanaan Bimtek SVLK yang sudah berlangsung selama tiga tahun. Ia berharap peserta dapat memahami materi dan menerapkannya di usaha mereka.

Sebelum mengakhiri sambutan, dirinya menekankan perlunya verifikasi UMKM kayu sambil memberikan kesempatan untuk pengembangan usaha, serta pentingnya pengelolaan hutan yang baik oleh semua pihak di Maluku Utara.

Agenda tersebut dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIV Ambon dan juga dihadiri oleh Kepala Balai BPHL Ambon, Plaghelmo Seran, serta perwakilan dari KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, bersama 50 pelaku usaha UMKM Kayu.